Ketua KPK Minta Kepala Daerah Tidak Korupsi Meski Hanya 10 Juta
SurabayaPos.Com / Surabaya - Ketua KPK Firli Bahuri meminta supaya kepala daerah nir lagi main-main menggunakan korupsi, meski hanya 10 juta. Di...
SurabayaPos.Com / Surabaya - Ketua KPK Firli Bahuri meminta agar kepala daerah tidak lagi main-main dengan korupsi, meski hanya 10 juta. Dia menegaskan, tidak akan mendzolimi orang. Tetapi, dalam menjalankan tugasnya di KPK beliau menentukan kolaborasi antara mengedepankan pencegahan dan penindakan OTT.
"Jangan pernah melakukan korupsi, walaupun hanya 10 juta. Mereka yg pernah diperiksa KPK, itu dampaknya mampu ke mana-mana. Dampak sosial, famili dan dampak politik. Demi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian aturan. Yang jelas KPK nir pernah menzalimi orang," istilah Firli Bahuri, di program 'Rapat Koordinasi & Energi Penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Tema, Mewujudkan Pemerintahan yg Aman, Tertib, dan Akuntabel Dalam Mempercepat Kesejahteraan Masyarakat Seiring Dengan Perpres No 80 Tahun 2019' pada Grand City Surabaya, Kamis (9/1/2020).
Dia mengingatkan, dampak korupsi sangat luar biasa, selain imbas sosial, juga pengaruh psikologis keluarganya dan efek politik.
Dia mencontohkan, apabila orang tuanya korupsi maka akan berimbas kepada anak-anaknya. Tidak mau keluar rumah atau nir mau kuliah.
Untuk di Jatim, yg akan terdapat pemilihan ketua wilayah di 19 kabupaten/kota, dalam ketika dekat pihaknya akan memanggil para calon yang akan maju di pemilihan. Olehnya akan dijelaskan soal korupsi.
Termasuk meminta Kapolda dan Kajati Jatim agar segera menyelesaikannya apabila memang ada kasus bagi calon kepala wilayah di 19 wilayah yg akan mengadakan pilkada.
Untuk taraf nasional, KPK akan berafiliasi dengan KPU buat mengumpulkan para calon yg maju pada pilkada, pada 270 pilkada se-Indonesia.
Kemudian, Firli jua menyinggung modus korupsi yg umumnya dilakukan kepala wilayah pada akhir tahun, dengan meminta fee dari proyek barang dan jasa di daerah tersebut.
Soal operasi tangkap tangan (OTT) buat Bupati Kabupaten Sidoarjo beberapa hari kemudian, dia mengaku sebenarnya dirinya tidak happy. Dan meminta hal serupa tidak terulang pada daerah lain.
"Saya sebenarnya nir happy kalau ada bupati/walikota yang tertangkap tangan KPK. Saya tidak senang . Makanya, saya diundang Ibu Gubernur Jatim pada Rakor hari ini, aku hadir,? Tegasnya.
Pihaknya pula meminta supaya pemerintah daerah membuka ?Karpet merah? Bagi investor yg akan membuka lapangan pekerjaan & menjamin iklim bisnis serta ekonomi tumbuh pada daerah. Untuk memberikan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan bagi rakyat.
"Jangan dihambat-hambat, jangan main-main menggunakan perizinan,? Pintanya.
Istilah 'uang ketok palu' juga dilontarkan, dia nir memberikan toleransi kepala wilayah dan DPRD melakukan itu, mendapatkan uang dengan cara korupsi, yg akan merugikan.
Soal mutasi jabatan contohnya, beliau juga menyarankan agar pemerintah daerah melakukannya dengan transparan tidak terdapat deal-deal dengan cara korupsi.
"Sah-sah saja jika mengganti orang, karena memang orang itu tidak membantu atau malah menghambat program," tegasnya.
Firli Bahuri menyebut selama tahun 2016-2019 terdapat 87 kali OTT, 122 tersangka, pada antaranya 22 orang kepala wilayah. Dengan output yg disita tidak lebih menurut Rp 1,tiga triliun masuk ke negara bukan menurut pajak, contohnya nilai barang rampasan, denda , dan pengganti. Sementara, dana operasional KPK selama 4 tahun mencapai Rp tiga,3 triliun. Dengan potensi uang negara yang diselamatkan Rp 61,lima triliun.(tji)
