Didepan DPD RI, Gubernur Khofifah Jabarkan Strategi dan Tanggung Jawab Jaga Kedaulatan NKRI
Surabayapos.Com - Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Periode 2019-2024 mengikuti kegiatan orientasi yang diadakan Dewan Perw...
Surabayapos.Com - Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Periode 2019-2024 mengikuti kegiatan orientasi yang diadakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Hotel JW Marriott Jakarta & The Ritz Carlton Hotel, Mega Kuningan Jakarta. Orientasi & pemantapan ini merupakan bekal bagi anggota DPR dan DPD sebelum dilantik pada Oktober.
Berbagai narasumber dihadirkan buat memberikan pembekalan bagi anggota DPD RI tersebut. Salah satunya yaitu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang sebagai narasumber di The Ritz Carlton Hotel, Mega Kuningan Jakarta, Jumat (20/9/2019).
Di hadapan anggota DPD RI, Khofifah panggilan akrab Gubernur Jatim memaparkan banyak sekali strategi penyerapan aspirasi pada wilayah. Dalam konteks tugas primer, keliru satu lokus penyerapan aspirasi DPD merupakan di provinsi, bahkan pada kabupaten/kota.
?DPD & aspirasi wilayah adalah hal yg saling berkaitan erat. Posisi kita merupakan bagaimana beserta-sama menaruh penyerapan aspirasi ini sanggup berbasis provinsi, bisa berbasis kabupaten, bisa berbasis kota,? Jelasnya.
Lebih lanjut disampaikannya, buat tahu hal tersebut perlu pendalaman masalah. Artinya nir mungkin sanggup melakukan penyerapan aspirasi tanpa memahami RPJMD masing-masing provinsi, kabupaten/kota, dan disinergikan menggunakan RPJMN yg sekarang sedang berproses.
?Tanpa tahu RPJMD terutama IKUnya (Indeks Kinerja Utama) pada setiap kabupaten/kota atau provinsi yg lalu ada proses transformasi kepemimpinan. Biasanya lalu ada diskusi-diskusi untuk mampu mengangkat dinamika semua aspirasi yang berkembang,? Kata Khofifah.
Dicontohkan, dulu Jatim terdapat 9 IKU di RPJMD yang lama, maka sekarang ada 11 IKU pada RPJMD yang baru. Diantara pengembangan IKU, dirinya melihat kebencanaan. Karena dari indeks kebencanaan menurut BNPB akan berdampak pada risiko kemiskinan sampai 80 persen.
?Jarang sekali ini ditinjau sebagai satu variabel yang ternyata memiliki signifikasi terhadap turunnya kesejahteraan, yg akhirnya menyebabkan kemiskinan baru. Jawa Timur termasuk wilayah yg memiliki kerawanan kebencanaan yg sangat tinggi,? Ujar Mantan Mensos RI pada era Presiden Jokowi.
Ditambahkan, pentingnya kiprah DPD bersama pemerintah buat menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lantaran itu aktivitas ini sebagai lembaga saling menaruh donasi buat memberikan tanggung jawab pada kedaulatan NKRI.
?Posisi kita membentuk pertanggungjawaban buat menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,? Katanya.(tji)
