Virus Corona: Pemerintah haramkan mudik dan ingin harga tiket angkutan umum dinaikkan serta jelang lebaran sepeda motor tidak bawa penumpang
Jakarta - Penyusunan buku pedoman itu melibatkan Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kepolisian Negara RI, dan lembaga atau instansi terkait lainnya. Audiensi publik akan diadakan sebelum kitab panduan diluncurkan.
 |
| Foto/doc: Antara | Pengguna kereta di tengah pandemi virus corona. |
'Pemerintah nir larang pulang kampung'
Ditakutkan percepat penyebaran wabah
Pemerintah sedang menyusun buku panduan prosedur standar operasional untuk implementasi jaga jarak fisik (physical distancing) bagi penumpang setelah Menko Kemaritiman dan Investasi yang tengah merangkap jabatan sebagai Pelaksana Tugas Menteri Perhubungan, Luhut Binsar Panjaitan, menyatakan pemerintah tidak akan melarang mudik di tengah wabah virus corona.
Jakarta - Penyusunan buku panduan itu melibatkan Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kepolisian Negara RI, dan lembaga atau instansi terkait lainnya. Audiensi publik akan diadakan sebelum buku panduan diluncurkan.
"Langkah-langkah dan peraturan yg berlaku akan berlaku selama dua bulan, sampai akhir wabah & akan dipandang secara teratur," kata Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur & Transportasi Kemenko Kemaritiman & Investasi, Ridwan Djamaluddin, pada liputan tertulis yang dilansir BBC News Indonesia, Minggu (05/04).
Di dalam kitab pedoman itu akan diatur, misalnya, pengurangan kapasitas penumpang, baik penggunaan kendaraan generik juga tunggangan eksklusif.
"Transportasi umum dan langsung diharapkan untuk mengimplementasikan jaga jarak fisik. Seperti buat tunggangan umum menggunakan meningkatkan harga tiket angkutan generik. Misalnya, bus berkapasitas 50 hanya bisa menampung 25 orang, itu harga tiketnya dinaikkan," ucapnya.
Ridwan menambahkan untuk kebijakan tunggangan eksklusif misalnya sepeda motor, nir dapat membawa penumpang. Sedangkan buat mobil langsung harus mengangkut aporisma 1/2 menurut kapasitas penumpangnya.
"Semua tindakan ini akan diberlakukan secara ketat sang polisi lalu lintas & Kementerian Perhubungan," ujarnya.
Selain itu, setiap orang yang melaksanakan mudik juga diharuskan untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari selesainya kedatangan di kota kelahirannya & 14 hari setelah pulang ke Jakarta atau kota lain loka mereka balik .
"Dengan langkah-langkah ini, jumlah orang yg pulang ke kampung halaman mereka tahun ini diperkirakan rendah," jelasnya.
Pada pembukaan rapat terbatas buat antisipasi mudik Kamis (2/4), Presiden Joko Widodo meminta para menteri menyiapkan skenario yg komprehensif menjelang Ramadan & Idul Fitri.
"Jangan sepotong-sepotong, atau satu aspek saja atau kepentingan daerah saja. Tapi dicermati secara utuh," istilah Jokowi dalam
Presiden pada rapat tersebut mengusulkan cara lain .
"Saya melihat untuk mudik, pada rangka menenangkan warga mungkin cara lain mengubah hari libur nasional pada hari lain buat hari raya. Yang kedua memberikan fasilitas mudik buat masyarakat di hari pengganti tersebut. Dan dalam hari itu juga sanggup menggratiskan loka-loka wisata yg dimiliki wilayah," katanya.
Sesudah rapat terbatas, Menko Kemaritiman dan Investasi yang tengah merangkap jabatan menjadi Pelaksana Tugas Menteri Perhubungan Luhut Binsar Panjaitan menyatakan kedap memutuskan pemerintah tidak akan larang pulang kampung.
"Diputuskan tidak terdapat pelarangan pulang kampung resmi menurut pemerintah."
"Namun pemerintah bersama semua tokoh warga mengimbau agar warga , atas dasar keselamatan bersama, nir mudik tahun ini.
"Pemerintah bersama seluruh aparatnya akan mengambil langkah-langkah agar penggunaan angkutan umum tahun ini sesuai dengan protokol kesehatan jaga jarak yang dikenalphysical distancing,"Luhut menjelaskan.
Istana menyatakan warga yg pulang kampung akan berstatus ODP (Orang Dalam Pengawasan) dan harus mengkarantina diri 14 hari.
Sementara buat menyambut Ramadan, Presiden Joko Widodo meminta menteri dalam negeri menegur ketua daerah terkait penutupan atau blokade jalan-jalan pada wilayah pada konteks memastikan kelancaran distribusi logistik.
"Kita wajib memastikan distribusi logistik lancar. Kebutuhan pokok tersedia pada pasar-pasar. Saya harapkan mendagri pula menegur daerah-daerah yang memblokir jalan-jalannya. Agar urusan distribusi logistik ini nir terganggu. Saya dapat laporan menurut dua daerah kemarin. Urusan beras relatif terganggu karena jalan-jalan yang ditutup."
Sebelumnya, dalam pekan ketiga Maret, sudah terjadi arus pulang kampung ke berbagai wilayah di antaranya ke Jawa Barat & Jawa Tengah. Para ketua wilayah langsung ambil langkah buat menangani ini.
Kepala wilayah yang telah mengambil langkah termasuk Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang meminta warganya buat nir pergi kampung, ad interim Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengakui pemudik sebagai perkara.
Di antara mereka yg balik ke kampung laman termasuk penjual makanan di ibu kota Jakarta, Juli Winarno.
Juli kembali mudik ke kampungnya, Desa Matesih, Karanganyar, Jawa Tengah selesainya selama 2 pekan dagangan mi ayam di Jakarta sepi akibat kebijakan bekerja menurut tempat tinggal .
Menurutnya, hidup di kampung lebih hemat dari pada permanen di Jakarta. Sementara saat beliau akan bertani sambil menunggu pandemi virus corona mereda.
"Kalau di Jakarta terus kan, pengeluarangede, kalau di kampung bisa diminimalisir," katanya kepada BBC News Indonesia, Kamis (26/03).
Sebagai pendatang berdasarkan Jakarta, kota dengan taraf perkara paling tinggi pada Indonesia, Juli menyampaikan mengetahui bahwa beliau bakal diperiksa otoritas kesehatan pada kampungya sebelum berbaur menggunakan rakyat.
"Kita diminta cek kesehatan dulu ke puskesmas menurut pihak perangkat desa," ucapnya.
Sementara itu, penjual bubur ayam di Jakarta, Hari Cahyono pula mudik ke Pekalongan, Jawa Tengah. Ia pun pulang kampung karena dagangannya sepi.
Namun, belum ada warta menurut kampungnya terkait dengan pemeriksaan kesehatan para perantauan yg pulang ke kampung halaman.
"Nggak diperiksa. Kemarin belum ada," katanya.
Juli dan Hari Cahyono, merupakan 2 menurut ribuan warga Jawa Tengah yg pulang berdasarkan Jakarta, kepulangan yang dikhawatirkan akan mengancam penyebaran virus di kampung mereka.
Diminta bertahan pada perantauan
Menanggapi perkembangan modern ini, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengambil langkah memeriksa warganya yang berdatangan dari luar wilayah, termasuk pada pintu kedatangan terminal bus.
"Itu setiap bus yang tiba dicatat oleh pemkab, sang dinas perhubungan, dibantu Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, termasuk Satpol PP. Nah, dinkesnya langsung periksa di sana," ujarnya.
Para perantau pada Jawa Tengah diwaspadai lantaran galat satu perkara pasien positif corona yang tewas pada Solo, berasal dari Bogor, Jawa Barat.
"Artinya ini sudah ada contoh mini yang mampu kita sampaikan. Tapi yang kini ini, dalam konteks jumlah massa yg poly ini, kami belum mencatatnya," kata Ganjar.
Ganjar meminta warga Jawa Tengah pada perantauan buat sementara saat ini tidak mudik ke kampung page.
"Karena ada yang perlu dijaga, ya dirinya sendiri, termasuk keluarga di kampung," ucapnya.
Secara nasional, wabah virus corona pada Indonesia pekan ini meningkat secara signifikan, menggunakan lebih berdasarkan 100 orang per hari.
Jumlah perkara hingga Kamis (26/03), lebih menurut 890 & yg mangkat 78 orang.
Di Jawa Tengah, hingga Rabu (25/03), jumlah pasien positif Covid-19 mencapai 38 orang, empat pada antaranya meninggal.
Sementara orang dalam pemantauan (ODP) mencapai 2.858 orang menggunakan pasien dalam pengawasan (PDP) 257 orang.
Ganjar mengungkapkan akan berkomunikasi menggunakan Pemprov DKI Jakarta, termasuk Jawa Barat buat memantau mobilisasi pemudik.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil meyakini ODP di daerahnya meningkat karena banyaknya orang yg mudik.
"Banyak orang mudik yg jadi dilema hari ini, ODP melonjak, lantaran orang-orang yang harusnya tinggal di Jakarta, mempergunakan nir kerja ini, malah, pulang ke daerahnya, seperti pulang kampung," ucapnya.
ODP di Sumedang melonjak karena pemudik berdasarkan Jakarta
Salah seseorang menurut pemudik merupakan Anissa Fitriani yang bekerja menjadi seseorang karyawan di sebuah perusahaan finansial di Bandung.
Tetapi, sejak diberlakukan kerja di tempat tinggal akibat wabah Corona, Anissa menetapkan pergi ke rumahnya di Kabupaten Sumedang. Keputusannya itu jua dilatari ketakutan tertular Covid 19 seiring ditetapkannya Kota Bandung sebagai zona merah endemi Corona.
"Soalnya kalau diam di sana (Bandung) keluar rumah sedikit aja takutnya positif (Corona). Terus, banyak juga orang yang mempengaruhi pikiran. Di sana itu kan ramai,ng gak kayak di Sumedang".
"Kalau pada Sumedang udaranya dingin, segar, beda sama pada sana. Jadi mungkin poly terserang Corona, jadi milih pulang deh," istilah perempuan berusia 20 tahun itu kepada wartawan Yuli Saputra yg melaporkan buat BBC News Indonesia.
Menurut Anissa, nir terdapat larangan buat pulang kampung ke Sumedang.
Hanya saja, dia wajib menjalani serangkaian inspeksi kesehatan sebelum pergi.
"Diperiksa kesehatan dulu sebelum pulang. Suhu badan, positif negatifnya diperiksa dulu di kantor. Takutnya bawa virus juga ke rumah,ng gak enak. Di Sumedang juga kan takutnya gimana-gimana kalau pulang kampung, jadi di sana (Bandung) dicek dulu," ujar Anissa.
Sesampainya di Sumedang, Anissa didata oleh aparat setempat dan dimasukkan ke dalam daftar ODP. Anissa disarankan buat mengisolasi diri. Dinas Kesehatan setempat jua memantau kondisi kesehatannya.
"Akan dicek di sini nanti, soalnya baru datang menurut Kota Bandung. Bandung kan masuk zona merah, terus pulang pulang Bandungnya seringkali, jadi mengisolasi diri, harus membisu pada rumah," ujarnya.
Anissa sebagai satu menurut 1702 rakyat Sumedang yang masuk kategori ODP lantaran datang menurut wilayah zona merah Covid 19, seperti Kota Bandung dan Jabodetabek.
Mereka pulang kampung ke kampungnya selesainya pemerintah menginstruksikan kerja di tempat tinggal dan membisu di rumah.
Warga perantau dari Sumedang menyikapi instruksi itu menjadi momen pulang kampung.
Padahal semestinya permanen tinggal di daerah mereka berada. Akibatnya, jumlah ODP pada Sumedang melonjak menurut dua orang sebagai 1.702 orang, per 26 Maret 2020.
"Kenapa terdapat lonjakan ODP lantaran poly rakyat Sumedang yg bekerja pada luar Sumedang, terutama pada Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, pulang kampung," kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, Dadang Sulaeman waktu dihubungi via telepon, Kamis (26/03).
Umumnya, kata Dadang, perantau dari Sumedang bekerja pada sektor informal, seperti berdagang dan tukang kayu.
Menghadapi lonjakan pemudik berdasarkan zona merah Corona, Dadang berkata, pihaknya melakukan sejumlah langkah pemantauan yang dilakukan tim berdasarkan kecamatan, mulai berdasarkan camat, kapolsek, hingga danramil.
"Pemantauan agar mereka itu membatasi aktivitasnya," istilah Dadang.
Lebih jauh, Dadang menjelaskan, pihaknya memilah kategori ODP, yakni ODP yg pergi berdasarkan zona merah Covid 19 yg nir mengalami gejala & ODP yang memperlihatkan gejala demam, batuk, & sesak napas.
"Kalau ODP menggunakan tanda-tanda dilakukan observasi oleh petugas kesehatan," ujar Dadang.
ODP menggunakan gejala waktu ini berjumlah 157 orang. Sedangkan perkara positif Covid 19 berjumlah 1 orang.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berkata, pihaknya akan melakukan langkah preventif menyikapi lonjakan nomor ODP ini.
"Jadi orang yang seharusnya tinggal di Jakarta mempergunakan ketika tidak kerja ini, malah pergi ke wilayahnya misalnya mudik. Nah, ini jadi kendala besar sehingga kita akan lakukan sebuah tindakan yg lebih preventif," ujar Emil, sapaan Ridwan Kamil, waktu jumpa pers di Gedung Pakuan, Kamis (26/03).
Emil belum menjelaskan apa langkah preventif yg akan dilakukan, tetapi sebelumnya, mantan Wali Kota Bandung ini sempat mengeluarkan embargo mudik.
"Jangan mudik, tetap tinggal pada daerah masing-masing buat menjaga sebaran (virus corona) yang nir terlalu besar , sampai situasi aman," kata Emil.
Siskamling diaktifkan awasi pemudik
Dari Solo, Kepala Dinas Kesehatan setempat, Siti Wahyuningsih mengaku menerima laporan adanya pemudik yg nyaris ditolak pergi kampung.
"Kemarin ada laporan menurut lurah adanya pemudik yang pergi. Terus, saya bilang enggak apa-apa wong mau pulang ke rumahnya sendiri masak nggak boleh. Terus abis itu, aku mohon buat isolasi diri," kata Siti pada wartawan Fajar Sodiq yang melaporkan buat BBC Indonesia.
Siti menambahkan bagi perangkat desa yg menerima pemudik menggunakan tanda-tanda Covid-19 buat segera melapor.
"Kalau ada yang misalnya itu nanti dilaporkan pada kita. Begitu tiba timbul gejala isolasi 2 minggu," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Solo, Ahyani mengungkapkan akan mengaktifkan linmas serta siskampling (sistem keamanan lingkungan) di kampung-kampung buat memantau para pemudik yang datang.
"Bukannya menolak, tapi sifatnya hati-hati, kamu siapa, dari mana, pergi dari mana. Tetap harus di-tracing," jelasnya.
Lantas, beliau pun mencontohkan insiden di Purwodiningratan adanya pemudik yang mengalami tanda-tanda misalnya para ODP virus corona.
Selanjutnya pemudik yg pulang menurut luar negeri itu akhirnya tewas global.
"Meskipun beliau itu belum masuk pada rumah sakit ternyata gejalanya jua karena gejala ODP," ujarnya.
Ia pun nir menginginkan hal tadi tidak terjadi lagi pada Solo. Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan pemantauan pada para pemudik.
"Kita kan nggak bisa menolak mereka tiba, kalau ternyata terpapar nantinya yg punya hubungan dekat yg berpotensi menambah jumlah. Itu yg kita khawatirkan," tegasnya
Tutup bandara dan pelabuhan
Data modern, pasien positif Covid-19 di Papua berjumlah 3 orang. Sementara, PDP mencapai 33 orang beredar pada enam kabupaten dan kota, & 728 orang dengan status ODP.
Angka mengenai Covid-19 ini lalu mendorong Pemerintah Papua menutup bandara & pelabuhan pada 29 kabupaten & kota, guna mencegah penyebaran virus corona.
Penutupan akses transportasi penerbangan & pelayaran mulai berlaku Kamis (26/03) hingga 14 hari ke depan.
Gubernur Papua, Lukas Enembe mengungkapkan, kebijakan ini diambil berdasarkan konvensi kedap kordinasi beserta para bupati & wali kota.
"Pastinya pembatasan sosial dimaksud melarang sementara waktu orang masuk ke Papua, baik lewat jalur udara maupun laut. Namun transportasi barang boleh masuk, manusia yang tidak boleh," katanya melaluisitus resmi Pemprov Papua.
Selain bandara & pelabuhan, penutupan akses transportasi pendatang juga dilakukan dalam pos lintas batas darat negara (PLBN).
"Sehingga diperlukan upaya penanganan Covid-19 ini diharapkan lebih terarah," istilah Lukas.
Tutup bandara h arus izin pemerintah pusat
Bukan hanya Papua, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pula menutup Bandara Internasional Komodo dan seluruh pelabuhan bahari.
Namun kebijakan penutupan bandara ini masih terganjal biar dari Kementerian Perhubungan, istilah Kepala BPBD Manggarai Barat, Dominikus Hawan.
"Jadi kita ini baru usul ke Menteri Perhubungan supaya buat menekan perkembangan covid-19 ini, kita mohon sementara bandara Internasional Komodo ditutup dalam saat sembilan hari," ucapnya.
Artinya, usulan penutupan bandara & pelabuhan akan berlaku sampai Jumat (03/04) mendatang, jika mendapat izin Kementerian Perhubungan.
Saat ini Kabupaten Manggarai terdapat 2 pasien menggunakan pengawasan (PDP) yg dari berdasarkan luar wilayah, yaitu Jakarta dan Surabaya.
Sementara jumlah orang pada pemantauan (ODP), pada 18 Maret kemudian sebesar tujuh orang, melonjak menjadi 31 orang dalam waktu delapan hari.
Namun, Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Novie Riyanto menegaskan penutupan bandara merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
"Oleh karena itu penutupan bandar udara wajib terlebih dahulu disampaikan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara buat dilakukan penilaian," katanya melalui pesan tertulis.
Novie menambahkan, penutupan bandara pada prinsipnya bisa dilakukan selama ada sosialisasi menggunakan pihak terkait.
"Perlu dilakukan pengenalan lebih dulu pada Badan Usaha Angkutan Udara, juga kepada pengguna jasa penerbangan sebelum diberlakukan," katanya.
Namun, Juru bicara Pemprov Papua, Gilbert Yakwar mengungkapkan keputusan penutupan bandara & pelabuhan pada Papua sudah bundar & final.
"Mungkin belum terdapat koordinasi (menggunakan Kemenhub), tapi ini kebijakan internal dari gubernur menggunakan kesepakatan bersama 29 bupati & wali kota di Provinsi Papua," jelasnya.
Sumber: bbc indonesia
