Gercep Realisasi Perpres 80/2019, Pemprov Jatim Roadshow ke Kementerian Lembaga
Jakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Timur beranjak cepat dalam Jakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkiprah cepat pada merealisasikan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 mengenai Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Jawa Timur mencakup Kawasan Gerbangkertasusila, Bromo Tengger Semeru (BTS), Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.
Sejumlah Kementerian Lembaga disambangi provinsi yang dipimpin Mantan Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa tadi. Diantaranya, Kementerian BUMN, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, & Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Selain Gubernur Khofifah, turut dan dalam rombongan tersebut yaitu Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak, Sekretaris Daerah Heru Tjahjono, Ketua DPRD Jatim Kusnadi, & sejumlah ketua organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Di Bappenas, rombongan Khofifah diterima Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Kunjungan ke Bappenas dilakukan guna memastikan sebesar 218 proyek yg tercantum dalam? Perpres 80/2019, masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020.
Di Bappenas, rombongan Khofifah diterima Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Kunjungan ke Bappenas dilakukan guna memastikan sebanyak 218 proyek yang tercantum dalam Perpres 80/2019, masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020.
Khofifah menyampaikan, pertemuannya dengan Kepala Bappenas juga membahas planning pembangunan Pelabuhan di Probolinggo dan peluang pembiayaan proyek melalui skema obligasi wilayah. Skema tersebut selanjutnya akan dikonsultasikan menggunakan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Bank Indonesia.
Pemprov Jatim, lanjut Khofifah, akan memaksimalkan realisasi Perpres 80/2019 ini sebagai pintu masuk akselerasi pembangunan ekonomi, pengurangan kemiskinan bahkan akselerasi perwujudan kesejahteraan warga pada Jawa Timur wajib mampu menyatu.
Sedangkan untuk mendukung sistem kerja yang dituntut paralel tersebut, Khofifah mengungkapkan urgensi keberadaan Provincial Project Management Office (PPMO) guna menyusun lebih jelasnya rencana & tahapan realisasi 218 proyek strategis nasional yang bakal membutuhkan Rp 294,34 triliun nilai investasi tersebut. PPMO sendiri sudah dibentuk & memiliki posko pada Bappeda Provinsi Jatim.
Di Kementerian Koordinator Perekonomian, rombongan Khofifah diterima Menko Airlangga Hartanto beserta sejumlah Deputi. Dihadapan Airlangga, Khofifah memaparkan apa-apa saja planning yg tengah dipersiapkan Provinsi Jatim pada akselerasi pembangunan tempat.
Di Kementerian Koordinator Perekonomian, rombongan Khofifah diterima Menko Airlangga Hartanto beserta sejumlah Deputi. Dihadapan Airlangga, Khofifah memaparkan apa-apa saja planning yg tengah dipersiapkan Provinsi Jatim pada akselerasi pembangunan tempat.
Salah satu diantaranya adalah pembangunan wahana transportasi publik berupa light rail transit (LRT) & Mass Rapid Transit (MRT) di Kawasan Gerbang Kertasusila. Dalam paparannya, Khofifah mengatakan kebutuhan akan moda transportasi terpadu di tempat tadi sangat tinggi. Terlebih Jawa Timur sendiri merupakan provinsi penyumbang terbesar APBN kedua sesudah Jakarta.
"Mayoritas perputaran ekonomi rakyat ada pada daerah-daerah tersebut. Posisi? Gresik?Bangkalan?Mojokerto?Surabaya - Sidoarjo?Lamongan ini tidak ubahnya seperti posisi Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Karawang di Jakarta. Jadi keberadaan LRT/MRT sangat diharapkan," imbuhnya.
"Mayoritas perputaran ekonomi masyarakat ada di wilayah-wilayah tersebut. Posisi Gresik–Bangkalan–Mojokerto–Surabaya - Sidoarjo–Lamongan ini tidak ubahnya seperti posisi Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Karawang di Jakarta. Jadi keberadaan LRT/MRT sangat dibutuhkan," imbuhnya.
Paparan Khofifah tersebut disambut Menko Airlangga Hartanto dengan meminta pada Pemprov Jatim membuat daftar prioritas juga melakukan update mulai menurut progress, komitmen hingga inventarisir kebutuhan. Kemenko Perekonomian berjanji akan terjun pribadi pada realisasi Perpres 80 Tahun 2019.
Sementara itu, pada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)) Rombongan Khofifah yg bertemu eksklusif Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia meminta dukungan BKPM buat ikut memasarkan proyek-proyek infrastruktur di Provinsi Jawa Timur kepada investor luar negeri. Pemprov Jatim, saat ini tengah menyusun detail proyek yang akan ditawarkan melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
"Tidak hanya nilai proyek, asal pendanaan, prospek investasi, estimasi margin, namun pula lebih jelasnya sampai ketersediaan tanah & statusnya misalnya apa. Data lengkap inilah yang nantinya akan ditawarkan kepada investor," imbuhnya.
Selain dukungan berupa kenaikan pangkat , Khofifah pula mengharapkan adanya Liaison Officer (LO) atau penghubung BKPM yang ditunjuk khusus buat Jawa Timur. Penunjukan LO tersebut diharapkan sanggup menaruh masukan-masukan tentang proyek strategis yang mempunyai daya tarik lebih bagi investor.
Menanggapi hal tadi, Kepala BKPM Bahlil mengungkapkan dirinya siap menjadi marketer bagi Jawa Timur dihadapan para investor asing. Menurutnya, apa yang direncanakan Pemprov Jatim sangat layak didukung penuh lantaran membawa pengaruh akbar bagi kesejahteraan warga di Jatim.
"Saya janji akan bantu penuh Jawa Timur. Termasuk pemetaan regulasi kementerian apa saja yg Mengganggu masuknya investasi pada Jawa Timur," tukasnya.(tji)
"Saya janji akan bantu penuh Jawa Timur. Termasuk pemetaan regulasi kementerian apa saja yang menghambat masuknya investasi di Jawa Timur," tukasnya.(tji)
