Tak boleh mudik: Presiden Jokowi larang masyarakat pulang kampung di tengah wabah Covid-19
Jakarta, - Presiden Joko Widodo tetapkan melarang rakyat buat pulang kampung mulai Jumat (24/04) mendatang agar endemi virus corona tidak semakin menyebar, sehabis sempat berujar bahwa rakyat pulang kampung lantaran alasan ekonomi "nir bisa kita larang-larangdanquot;., Liputanindonesia.Co.Id, Liputan Indonesia, Surabaya Pos
'Insentif' bagi yg tak pulang kampung
Jakarta, - Presiden Joko Widodo tetapkan melarang masyarakat buat pulang kampung mulai Jumat (24/04) mendatang supaya wabah virus corona nir semakin menyebar, setelah sempat berujar bahwa masyarakat mudik lantaran alasan ekonomi "nir bisa kita larang-larangdanquot;.
"Hari ini aku ingin sampaikan pula bahwa pulang kampung semuanya akan kita larang," kata Jokowi saat membuka Rapat Terbatas melalui video conference kedap terbatas dengan tema "Lanjutan Pembahasan Antisipasi Mudik" bersama wapres Ma'ruf Amin & para menteri Kabinet Indonesia Maju pada Istana Merdeka, Selasa (21/04).
Setelah rapat dilangsungkan, Menteri PerhubunganAd Interim, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan larangan mudik resmi berlaku Jumat, 24 April 2020.
"(Larangan pulang kampung) buat wilayah Jabotabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan daerah-wilayah yang telah ditetapkan buat memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar & jua daerah yg masuk zona merah virus corona," kata Luhut.
Orang keluar dan masuk daerah Jabodetabek akan tidak boleh namun kemudian lintas pada pada daerah ini sendiri akan diperbolehkan.
Luhut menambahkan layanan kereta barah tidak tidak boleh serta jalan tol tak akan pernah ditutup.
"Dalam hal ini jalan tol tidak akan pernah ditutup, akan tetapi dibatasi," sebut Luhut.
"Hanya buat tunggangan tunggangan logistik atau yang berkaitan dengan tadi kesehatan, berkaitan dengan perbankan dan sebagainya. Kita masih membuka itu karena bagaimanapun masyarakat itu atau warga ini wajib hidup," tambahnya.
Keputusan tersebut diambil usai pemerintah melakukan sejumlah kajian & juga pendalaman pribadi pada lapangan. Selain itu, Kementerian Perhubungan pun diklaim sudah melakukan survei terkait menggunakan pelarangan pulang kampung tersebut.
"Saya ingin pribadi saja, dari output kajian-kajian yang ada pada lapangan pendalaman di lapangan, menurut output survei Kementerian Perhubungan disampaikan yang tidak pulang kampung 68% yang permanen bersikeras pulang kampung 24%, yang sudah pulang kampung 7%, merupakan terdapat angka sangat besar 24% lagi," ujar presiden menjelaskan.
Presiden pun mengaku tidak ingin mengambil risiko penyebaran Covid-19 lebih luas lagi.
"Jadi dari sinilah lalu aku ingin mengambil sebuah keputusan selesainya embargo pulang kampung ASN, Tentara Nasional Indonesia, Polri, pegawai BUMN telah kita lakukan pada minggu lalu. Oleh karena itu saya minta persiapan-persiapan yg berkaitan dengan (larangan pulang kampung) ini mulai disiapkan," ucap Presiden menegaskan.
Pada 9 April lalu, Presiden Jokowi melarang aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI/Polri, & pegawai BUMN buat mudik demi mencegah penyebaran Covid-19.
Namun, untuk masyarakat, Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah masih mengkalkulasi adanya grup pemudik yang balik ke kampung halaman karena kasus ekonomi akibat kebijakan pembatasan sosial.
Kelompok ini disebutnya "tidak bisa begitu saja kita larang-larang".
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkapkan bahwa keputusan embargo mudik tersebut 'cantik' walaupun tidak menampik kemungkinan adanya masyarakat yang melanggar embargo.
"Ini kan bukan embargo mudik, kita sedang mencegah penyebaran Covid-19, bila kita melihat, terdapat zona merah di mana pada sana pertumbuhan ekonominya tinggi, pada mana masyarakat menyemut, dan mereka bekerja seluruh pada sana. Dari zona itu sudah poly yang pergi dan itu jadi lalu cluster-cluster yg sekarang menular, maka itu [larangan mudik] bagus," kata Ganjar pada BBC Indonesia Selasa (21/04).
Mengantisiapasi kemungkinan terdapat rakyat yg tetap berusaha pulang kampung dan melanggar embargo Presiden, Ganjar menyampaikan ia sudah meminta seluruh desa buat menyediakan loka karantina bagi mereka.
Mereka yg tetap pergi ke Jawa Tengah akan "menerima treatment yang sama, pada mana desa-desa telah kita minta buat tempat karantina pada balai desa, sekolah atau rumah kosong, itu yang kita lakukan," istilah Ganjar.
"Pasti ada yang melanggar & sebagainya, ya kita treatment apakah akan dikarantina diawasi secara spesifik terdapat kok yang taat, tapi yang melanggar pula ada," tambahnya.
Ganjar pula meminta para bupati & walikota pada Jawa Tengah buat mendata komunitas-komunitas warganya yang berada pada DKI Jakarta, Jawa Barat & Banten untuk nantinya diberikan bonus supaya tidak pulang kampung & mampu bertahan hidup pada domisili mereka kini .
"Kami bilang 'terima kasih ya Anda telah berbuat luar biasa buat bangsa dan keluarga tercinta. Narasi positif ini mesti kita berikan pada mereka supaya mereka tidak mudik," tambahnya.
Me ngganti hari libur untuk 'menenangkan masyarakat'
Pada pembukaan kedap terbatas buat antisipasi pulang kampung Kamis (2/4), Presiden Joko Widodo meminta para menteri menyiapkan skenario yang komprehensif menjelang Ramadan & Idul Fitri.
"Jangan sepotong-sepotong, atau satu aspek saja atau kepentingan daerah saja. Tapi dicermati secara utuh," kata Jokowi.
Presiden dalam kedap tadi mengusulkan alternatif.
"Saya melihat buat mudik, dalam rangka menenangkan warga mungkin cara lain mengubah hari libur nasional dalam hari lain buat hari raya. Yang kedua menaruh fasilitas mudik buat masyarakat di hari pengganti tersebut. Dan pada hari itu juga bisa menggratiskan tempat-loka wisata yang dimiliki wilayah," pungkasnya.
'Pemerintah nir larang mudik'
Pada 2 April, sesudah rapat terbatas, Menko Kemaritiman & Investasi yg tengah merangkap jabatan menjadi Pelaksana Tugas Menteri Perhubungan Luhut Binsar Panjaitan menyatakan rapat menetapkan pemerintah nir akan larang mudik.
"Diputuskan nir terdapat pelarangan mudik resmi menurut pemerintah."
"Namun pemerintah beserta seluruh tokoh masyarakat mengimbau supaya masyarakat, atas dasar keselamatan beserta, tidak mudik tahun ini.
"Pemerintah bersama seluruh aparatnya akan mengambil langkah-langkah agar penggunaan angkutan umum tahun ini sesuai dengan protokol kesehatan jaga jarak yang dikenalphysical distancing,"Luhut menjelaskan.
Istana menyatakan rakyat yang mudik akan berstatus ODP (Orang Dalam Pengawasan) & harus mengkarantina diri 14 hari.
Usai putusan tak melarang mudik pada 2 April itu, pemerintah mengatakan sedang menyusun buku panduan prosedur standar operasional untuk implementasi jaga jarak fisik (physical distancing) bagi penumpang.
Di pada buku panduan itu akan diatur, contohnya, pengurangan kapasitas penumpang, baik penggunaan kendaraan umum juga tunggangan langsung.
"Transportasi generik & eksklusif dibutuhkan buat mengimplementasikan jaga jarak fisik. Seperti untuk kendaraan umum menggunakan mempertinggi harga tiket angkutan umum. Misalnya, bus berkapasitas 50 hanya dapat menampung 25 orang, itu harga tiketnya dinaikkan," kentara Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur & Transportasi Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Ridwan Djamaluddin, pada keterangan tertulis yang diterima BBC News Indonesia, Minggu (05/04).
Ridwan menambahkan buat kebijakan tunggangan langsung seperti sepeda motor, nir bisa membawa penumpang.
Sedangkan untuk kendaraan beroda empat pribadi harus mengangkut aporisma setengah dari kapasitas penumpangnya.
"Semua tindakan ini akan diberlakukan secara ketat sang polisi kemudian lintas dan Kementerian Perhubungan," ujarnya.
Ditakutkan percepat penyebaran endemi
Sebelum berbagai imbauan tak mudik yang berakhir dengan embargo pulang kampung, pada pekan ketiga Maret, sudah terjadi arus pulang kampung ke berbagai wilayah di antaranya ke Jawa Barat & Jawa Tengah.
Para kepala wilayah langsung ambil langkah buat menangani ini.
Kepala wilayah yang sudah mengambil langkah termasuk Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yg meminta warganya buat tidak pulang kampung, sementara Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengakui pemudik menjadi perkara.
Di antara mereka yang pulang ke kampung halaman termasuk penjual kuliner pada bunda kota Jakarta, Juli Winarno.
Juli balik pulang kampung ke kampungnya, Desa Matesih, Karanganyar, Jawa Tengah selesainya selama 2 pekan dagangan mi ayam di Jakarta sepi akibat kebijakan bekerja berdasarkan rumah.
Menurutnya, hidup di kampung lebih irit berdasarkan dalam tetap pada Jakarta. Sementara ketika beliau akan bertani sembari menunggu pandemi virus corona mereda.
"Kalau di Jakarta terus kan, pengeluarangede, kalau di kampung bisa diminimalisir," katanya kepada BBC News Indonesia, Kamis (26/03).
Sebagai pendatang menurut Jakarta, kota menggunakan tingkat kasus paling tinggi di Indonesia, Juli mengungkapkan mengetahui bahwa dia bakal diperiksa otoritas kesehatan di kampungya sebelum berbaur menggunakan warga .
"Kita diminta cek kesehatan dulu ke puskesmas berdasarkan pihak perangkat desa," katanya.
Sementara itu, penjual bubur ayam pada Jakarta, Hari Cahyono juga pulang kampung ke Pekalongan, Jawa Tengah. Ia pun mudik lantaran dagangannya sepi.
Namun, belum terdapat keterangan berdasarkan kampungnya terkait menggunakan inspeksi kesehatan para perantauan yg pulang ke kampung laman.
"Nggak diperiksa. Kemarin belum ada," katanya.
Juli dan Hari Cahyono, adalah dua menurut ribuan masyarakat Jawa Tengah yang pergi dari Jakarta, kepulangan yang dikhawatirkan akan mengancam penyebaran virus di kampung mereka.
Diminta bertahan pada perantauan
Menanggapi situasi tadi, Gubernur Jawa TengahGanjar Pranowo mengambil langkah mempelajari warganya yg berdatangan berdasarkan luar daerah, termasuk di pintu kedatangan terminal bus.
"Itu setiap bus yang datang dicatat sang pemkab, sang dinas perhubungan, dibantu Tentara Nasional Indonesia/Polri, termasuk Satpol PP. Nah, dinkesnya eksklusif periksa di sana," ungkapnya.
Para perantau di Jawa Tengah diwaspadai lantaran keliru satu perkara pasien positif corona yg mangkat di Solo, asal berdasarkan Bogor, Jawa Barat.
"Artinya ini telah terdapat model kecil yg bisa kita sampaikan. Tapi yang kini ini, pada konteks jumlah massa yg banyak ini, kami belum mencatatnya," istilah Ganjar.
Ganjar meminta warga Jawa Tengah di perantauan untuk ad interim saat ini tak pulang kampung ke kampung page.
"Karena terdapat yang perlu dijaga, ya dirinya sendiri, termasuk famili di kampung," pungkasnya.
Secara nasional, endemi virus corona di Indonesia pekan ini meningkat secara signifikan, dengan lebih dari 100 orang per hari.
Jumlah kasus sampai Kamis (26/03), lebih menurut 890 dan yang meninggal 78 orang.
Di Jawa Tengah, hingga Rabu (25/03), jumlah pasien positif Covid-19 mencapai 38 orang, empat pada antaranya tewas.
Sementara orang dalam pemantauan (ODP) mencapai dua.858 orang menggunakan pasien dalam pengawasan (PDP) 257 orang.
Ganjar menyampaikan akan berkomunikasi menggunakan Pemprov DKI Jakarta, termasuk Jawa Barat buat memantau mobilisasi pemudik.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil meyakini ODP pada daerahnya meningkat karena banyaknya orang yang pulang kampung.
"Banyak orang mudik yang jadi masalah hari ini, ODP melonjak, karena orang-orang yang harusnya tinggal di Jakarta, mempergunakan tidak kerja ini, malah, pulang ke daerahnya, misalnya pulang kampung," ucapnya.
ODP pada Sumedang melonjak karena pemudik berdasarkan Jakarta
Salah seseorang dari pemudik merupakan Anissa Fitriani yg bekerja menjadi seorang karyawan pada sebuah perusahaan finansial pada Bandung.
Tetapi, semenjak diberlakukan kerja di tempat tinggal dampak wabah Corona, Anissa menetapkan pulang ke rumahnya pada Kabupaten Sumedang.
Keputusannya itu pula dilatari ketakutan tertular Covid 19 seiring ditetapkannya Kota Bandung sebagai zona merah wabah Corona.
"Soalnya kalau diam di sana (Bandung) keluar rumah sedikit aja takutnya positif (Corona). Terus, banyak juga orang yang mempengaruhi pikiran. Di sana itu kan ramai,ng gak kayak di Sumedang".
"Kalau di Sumedang udaranya dingin, segar, beda sama pada sana. Jadi mungkin poly terjangkit Corona, jadi milih pulang deh," kata wanita berusia 20 tahun itu pada wartawan Yuli Saputra yg melaporkan buat BBC News Indonesia.
Menurut Anissa, nir ada embargo buat pulang kampung ke Sumedang.
Hanya saja, dia harus menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan sebelum pergi.
"Diperiksa kesehatan dulu sebelum pulang. Suhu badan, positif negatifnya diperiksa dulu di kantor. Takutnya bawa virus juga ke rumah,ng gak enak. Di Sumedang juga kan takutnya gimana-gimana kalau pulang kampung, jadi di sana (Bandung) dicek dulu," ujar Anissa.
Sesampainya di Sumedang, Anissa didata oleh aparat setempat dan dimasukkan ke dalam daftar ODP.
Anissa disarankan buat mengisolasi diri. Dinas Kesehatan setempat pula memantau kondisi kesehatannya.
"Akan dicek pada sini nanti, soalnya baru tiba menurut Kota Bandung. Bandung kan masuk zona merah, terus pergi pulang Bandungnya seringkali, jadi mengisolasi diri, harus diam di tempat tinggal ," ungkapnya.
Anissa menjadi satu menurut 1702 rakyat Sumedang yg masuk kategori ODP karena datang berdasarkan wilayah zona merah Covid 19, misalnya Kota Bandung dan Jabodetabek.
Mereka mudik ke kampungnya sesudah pemerintah menginstruksikan kerja di tempat tinggal & diam di tempat tinggal .
Warga perantau asal Sumedang menyikapi instruksi itu sebagai momen pulang kampung.
Padahal semestinya permanen tinggal di wilayah mereka berada. Akibatnya, jumlah ODP di Sumedang melonjak dari dua orang sebagai 1.702 orang, per 26 Maret 2020.
"Kenapa ada lonjakan ODP lantaran poly warga Sumedang yg bekerja di luar Sumedang, terutama pada Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, pulang kampung," istilah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, Dadang Sulaeman ketika dihubungi via telepon, Kamis (26/03).
Umumnya, kata Dadang, perantau berasal Sumedang bekerja di sektor informal, misalnya berdagang dan tukang kayu.
Menghadapi lonjakan pemudik berdasarkan zona merah Corona, Dadang berkata, pihaknya melakukan sejumlah langkah pemantauan yg dilakukan tim dari kecamatan, mulai berdasarkan camat, kapolsek, hingga danramil.
"Pemantauan supaya mereka itu membatasi aktivitasnya," istilah Dadang.
Lebih jauh, Dadang mengungkapkan, pihaknya memilah kategori ODP, yakni ODP yg pergi menurut zona merah Covid 19 yang nir mengalami gejala dan ODP yang menampakan gejala demam, batuk, dan sesak napas.
"Kalau ODP dengan tanda-tanda dilakukan observasi oleh petugas kesehatan," ujar Dadang.
ODP menggunakan tanda-tanda ketika ini berjumlah 157 orang. Sedangkan perkara positif Covid 19 berjumlah 1 orang.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan, pihaknya akan melakukan langkah preventif menyikapi lonjakan angka ODP ini.
"Jadi orang yang seharusnya tinggal pada Jakarta mempergunakan saat tidak kerja ini, malah pulang ke daerahnya misalnya mudik. Nah, ini jadi kendala besar sebagai akibatnya kita akan lakukan sebuah tindakan yang lebih preventif," ujar Emil, sapaan Ridwan Kamil, saat jumpa pers pada Gedung Pakuan, Kamis (26/03).
Emil belum menyebutkan apa langkah preventif yang akan dilakukan, namun sebelumnya, mantan Wali Kota Bandung ini sempat mengeluarkan larangan pulang kampung.
"Jangan pulang kampung, tetap tinggal di daerah masing-masing buat menjaga sebaran (virus corona) yg nir terlalu akbar, sampai situasi kondusif," kata Emil.
Siskamling diaktifkan awasi pemudik
Dari Solo, Kepala Dinas Kesehatan setempat, Siti Wahyuningsih mengaku mendapat laporan adanya pemudik yang nyaris ditolak pergi kampung.
"Kemarin terdapat laporan dari lurah adanya pemudik yg pergi. Terus, aku bilang enggak apa-apa wong mau pulang ke rumahnya sendiri masak nggak boleh. Terus abis itu, saya mohon buat isolasi diri," istilah Siti pada wartawan Fajar Sodiq yang melaporkan buat BBC Indonesia.
Siti menambahkan bagi perangkat desa yang menerima pemudik menggunakan gejala Covid-19 buat segera melapor.
"Kalau ada yg seperti itu nanti dilaporkan pada kita. Begitu tiba muncul tanda-tanda isolasi dua minggu," katanya.
Sementara itu, Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Solo, Ahyani mengatakan akan mengaktifkan linmas serta siskampling (sistem keamanan lingkungan) di kampung-kampung buat memantau para pemudik yg datang.
"Bukannya menolak, tapi sifatnya hati-hati, kamu siapa, dari mana, pergi dari mana. Tetap harus di-tracing," jelasnya.
Lantas, dia pun mencontohkan insiden pada Purwodiningratan adanya pemudik yang mengalami gejala misalnya para ODP virus corona.
Selanjutnya pemudik yang pulang menurut luar negeri itu akhirnya mangkat dunia.
"Meskipun beliau itu belum masuk di rumah sakit ternyata gejalanya pula karena tanda-tanda ODP," ungkapnya.
Ia pun nir menginginkan hal tadi nir terjadi lagi pada Solo. Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan pemantauan pada para pemudik.
"Kita kan nggak mampu menolak mereka tiba, kalau ternyata terpapar nantinya yang punya hubungan dekat yg berpotensi menambah jumlah. Itu yang kita khawatirkan," tegasnya
Tutup bandara dan pelabuhan
Data modern, pasien positif Covid-19 di Papua berjumlah 3 orang. Sementara, PDP mencapai 33 orang beredar pada enam kabupaten dan kota, & 728 orang dengan status ODP.
Angka tentang Covid-19 ini lalu mendorong Pemerintah Papua menutup bandara & pelabuhan di 29 kabupaten dan kota, guna mencegah penyebaran virus corona.
Penutupan akses transportasi penerbangan & pelayaran mulai berlaku Kamis (26/03) hingga 14 hari ke depan.
Gubernur Papua, Lukas Enembe mengatakan, kebijakan ini diambil dari kesepakatan kedap kordinasi beserta para bupati dan wali kota.
"Pastinya pembatasan sosial dimaksud melarang sementara waktu orang masuk ke Papua, baik lewat jalur udara maupun laut. Namun transportasi barang boleh masuk, manusia yang tidak boleh," katanya melaluisitus resmi Pemprov Papua.
Selain bandara dan pelabuhan, penutupan akses transportasi pendatang jua dilakukan pada pos lintas batas darat negara (PLBN).
"Sehingga diharapkan upaya penanganan Covid-19 ini diharapkan lebih terarah," kata Lukas.
Tutup bandara h arus izin pemerintah pusat
Bukan hanya Papua, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur juga menutup Bandara Internasional Komodo dan semua pelabuhan laut.
Tetapi kebijakan penutupan bandara ini masih terganjal biar dari Kementerian Perhubungan, istilah Kepala BPBD Manggarai Barat, Dominikus Hawan.
"Jadi kita ini baru usul ke Menteri Perhubungan agar buat menekan perkembangan covid-19 ini, kita mohon ad interim bandara Internasional Komodo ditutup pada ketika sembilan hari," katanya.
Artinya, usulan penutupan bandara dan pelabuhan akan berlaku hingga Jumat (03/04) mendatang, jika mendapat izin Kementerian Perhubungan.
Saat ini Kabupaten Manggarai terdapat dua pasien menggunakan pengawasan (PDP) yg asal dari luar daerah, yaitu Jakarta dan Surabaya.
Sementara jumlah orang dalam pemantauan (ODP), dalam 18 Maret lalu sebesar tujuh orang, melonjak menjadi 31 orang dalam ketika delapan hari.
Tetapi, Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Novie Riyanto menegaskan penutupan bandara merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
"Oleh karenanya penutupan bandar udara harus terlebih dahulu disampaikan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara buat dilakukan evaluasi," ucapnya melalui pesan tertulis.
Novie menambahkan, penutupan bandara dalam prinsipnya dapat dilakukan selama terdapat pengenalan dengan pihak terkait.
"Perlu dilakukan pengenalan lebih dulu pada Badan Usaha Angkutan Udara, maupun kepada pengguna jasa penerbangan sebelum diberlakukan," ucapnya.
Tetapi, Juru bicara Pemprov Papua, Gilbert Yakwar, menyampaikan keputusan penutupan bandara & pelabuhan di Papua sudah bundar & final.
"Mungkin belum terdapat koordinasi (menggunakan Kemenhub), akan tetapi ini kebijakan internal menurut gubernur dengan konvensi bersama 29 bupati dan wali kota pada Provinsi Papua," jelasnya.
Sumber: BBC INDONESIA
