Jatim Launching SP2D Online Paperless Digital Signing dan E-Evaluasi APBD Kabupaten/Kota
SurabayaPos.Com - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar acara launching diberlakukannya pelaksanaan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) On...
SurabayaPos.Com - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar acara launching diberlakukannya pelaksanaan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online, Paperless, & Digital Signing & E-EValuasi yang diterbitkan Bendahara Umum Daerah (BUD) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota, pada Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (6/11/2019).
Saat menaruh sambutan, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa melontarkan bahwa memiliki mimpi & harapan ingin mewujudkan seluruh daerah di Jatim mampu terkoneksi dan terakses secara real time, menggunakan memanfaatkan teknologi.
?Kita kepingin Jatim connect, tapi disisir-sisir gitu, mana yang memungkinkan buat kita bangun transparansi dan mampu diakses real time. Diantaranya merupakan pelaksanaan SP2D Online, Paperless, Digital Signing & Evaluasi APBD Kabupaten atau Kota,? Istilah Khofifah pada wartawan.
Khofifah berharap, koneksitas antara perencanaan & penganggaran, e rencana & e-budgeting secara regional pada Provinsi Jatim bisa dilakukan.
Peluncuran program itu didasari Peraturan Gubernur (Pergub) Jatim Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Pengajuan & Pencairan SP2D Secara Daring (online). Serta Perjanjian Kemitraan Antara BPKAD Provinsi Jatim menggunakan BPPT No 027/10453/203.1 Tahun 2019, tentang Penggunaan Sertifikasi Elektronik.
Khofifah mengungkapkan, sampai kini , terdapat 14 dari 38 kabupaten/kota yang telah memanfaatkan sistem online ini. Sekarang tinggal 2814 kabupaten/kota diarahkan buat memakai pelaksanaan tersebut.
?Kita berpikirnya regional, karena memang secara APBD Jatim ini 38 kabupaten/kota terbesar pada Indonesia. Sehingga presisi, akurasi dan akuntability dari perencanaan dan penganggaran akan terus disiapkan," urai Gubernur perempuan yg pernah menjabat Menteri Sosial itu, sembari menambahkan bahwa pelaksanaan ini merupakan yg pertama diluncurkan di Indonesia.
"Tadi kita dengar menurut Direktur Perencanaan Anggaran, ini baru dirumuskan sang Kementerian Dalam Negeri. Nah, kita rupanya kategori kelompok pertama yg inisiasi berdasarkan Mendagri yang sama menggunakan berintegrasinya antara perencanaan anggaran,? Jelasnya.
Sementara, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jatim, Jumadi mengungkapkan terdapat beberapa keunggulan aplikasi tersebut. Misalnya, pelaksanaan itu lebih efektif dan efisien.
?Di pengelolaan keuangan wilayah kan tidak hanya penganggaran, tetapi jua terdapat perbendaharaan," urai Jumadi.
Jumadi menyebutkan, perbendaharaan itu yg selama ini otorisasi & pencairan secara konvensional dilakukan langkah-langkah menuju efektif dan efisiennya, seperti apa.
Karena secara manual, puluhan ribu pekerjaan harus dilakukan SP2D, apalagi kalau di akhir tahun, pekerjaan itu bisa menumpuk. 
"Oleh karenanya, dengan sistem SP2D online ini yg paperless, Digital Signing, kita mendesain buat kecepatan & transparansi. Kelebihannya juga mampu dilakukan dimanapun. Tidak hanya di tempat kerja. Misalnya, waktu ketua OPD-nya sedang perjalanan ke Jakarta, tetap sanggup melakukan pekerjaannya lewat smartphone miliknya. Itu nilai kelebihannya dari aplikasi ini," urai Jumadi.(tji)
