Gubernur Khofifah Komitmen Tingkatkan IPM di Jatim
SurabayaPos.Com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmennya dalam mempertinggi indeks pembangunan insan (IPM) ...
SurabayaPos.Com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmennya dalam menaikkan indeks pembangunan insan (IPM) Jatim. Komitmen tersebut mendapat dukungan yg sama menurut semua fraksi DPRD Jatim.
“Saya ingin sampaikan terimakasih kepada seluruh Fraksi di DPRD Provinsi Jawa Timur yang kompak ingin mendorong peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM), bahwa seluruh fraksi memiliki komitmen yang sangat kuat untuk meningkatkan IPM,” ujar Khofifah usai mengikuti Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jatim, Jalan Indrapura Surabaya, Senin (4/11/2019).
Dijelaskan, peningkatan IPM bisa dilakukan melalui pendidikan, kesehatan dan income. Pada sektor kesehatan dan pendidikan struktur APBD tahun anggaran 2020 mencapai 35% dari APBD Provinsi Jatim.
Mantan Mensos RI di era Presiden Jokowi itu berharap peningkatan IPM bisa dilakukan beserta-sama, bergotong royong menggunakan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota. Untuk menaikkan IPM selain melalui APBD Provinsi Jatim, ada dana alokasi khusus (DAK) berdasarkan sentra, dan pula ada berdasarkan APBD kabupaten/kota.
“Kita sudah berkirim surat kepada bupati/walikota agar bisa menyiapkan anggaran untuk menyisir program Paket B dan Paket C. Dengan demikian diharapkan peningkatan IPM bisa dilakukan bersama-sama dengan bergotong royong,” pungkasnya.
Terkait anggaran Madrasah Aliyah (MA), mantan Menteri Sosial itu menyebut anggaran buat subsidi SPP MA sudah disampaikan usulannya melalui nota keuangan APBD Tahun Anggaran 2020. Untuk SMA/Sekolah Menengah Kejuruan Negeri semuanya dicover APBD Provinsi. Kalau buat Sekolah Menengah Atas/SMK Swasta diberikan subsidi SPP. Sedangkan Madrasah Aliyah swasta subsidi SPP, dimasukkan pada APBD Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2020, yang saat ini masih termin pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Jatim.
?Kalau Madrasah Aliyah yang negeri full anggaran instansi vertikal berarti Kementerian Agama (Kemenag). Madrasah Aliyah yg swasta kita memasukkan usulan buat subsidi SPP. Kira-kira posisinya seperti itu,? Kata Khofifah.(tji)
