Digoyang Isu Pungli, Kepsek SMKN 6 Surabaya Ngilang
Surabayapos.com - Meski lama menunggu sejumlah wartawan gagal menemui Kepala Sekolah SMKN 6 Surabaya, Bahrun yang hendak dikonfirmasi t...
Surabayapos.com - Meski lama menunggu sejumlah wartawan gagal menemui Kepala Sekolah SMKN 6 Surabaya, Bahrun yang hendak dikonfirmasi terkait pungutan wajib Rp 300 ribu per siswa untuk pembangunan fasilitas indoor di lingkungan sekolah, tidak ada di tempat. Aneh, Bahrun malah tidak ada di sekolah, meski sekolah tengah sibuk melayani siswa baru yang melakukan daftar ulang melalui jalur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019.
"Maaf, Bapak Kepsek tidak ada ada di tempat," kata seorang staf guru kepada wartawan, Selasa (25/6/2019).
Sebelumnya ramai beredar berita, kalau sekolah kejuruan terletak di Jalan Margorejo Surabaya dengan NPSN : 20532212 itu dikeluhkan wali siswa, mereka mengaku keberatan dengan pungutan tersebut.
Termasuk beredar kabar, ada sanksi tidak diberikan Surat Keterangan Lulus (SKL) bagi siswa kelas akhir atau kelas 12.
"Seperti yang sering disampaikan Gubernur Khofifah kan tidak boleh ada pungutan lain-lain. Apalagi siswa yang lulus juga diminta sumbangan wajib itu, kan aneh itu," kata seorang wali siswa yang ditemui sehari sebelumnya dan meminta namanya tidak dicantumkan.
Selang agak lama, sejumlah guru kemudian baru bersedia menemui media mereka adalah Istyowati dari Bidang Kesiswaan dan Singgih guru olah raga dan sarana prasarana (Sarpras) yang kemudian diketahui juga sebagai pimpinan proyek rencana pembangunan fasilitas indoor.
Staf pengajar perempuan itu menerangkan kalau pungutan sumbangan wajib sudah disepakati saat digelar rapat pihak sekolah dengan wali siswa.
"Itu (sumbangan wajib) sudah disepakati saat rapat dengan wali siswa," katanya.
Namun, setelah ditanggapi dengan lontaran pertanyaan, kalau pungutan apapun dan besarnya berapa pun, tidak ada dalam aturan kependidikan, dia buru-buru menambahkan jika nominal Rp300 ribu tidak mutlak, banyak yang membayar dibawa nominal itu, tidak apa-apa. Termasuk untuk siswa-siswi yang tahun ini lulus, dikatakan tidak diharuskan.
"Tidak harus sebesar itu, ada yang bayar 50 atau 100 ribu. Untuk yang tahun ini lulus, ya tidak harus. Dan, tidak benar itu kalau disebut tidak akan menerima SKL," dalihnya.
Singgih kemudian ikut menambahkan, indoor akan dibangun di belakang sekolah dengan rincian biaya mencapai Rp 1 miliar. Dengan luasan areal tanah 28 meter persegi. Sebagai kepala proyek rencana pembangunan indoor, disebutkan atas tunjukan kepala sekolah.
"Rencana bangunan ada dibelakang, luas tanah 28 meter persegi dengan biaya satu miliar," katanya.
Hingga berita ini diturunkan, kepala sekolah itu juga belum bisa dikonfirmasi. Termasuk tidak mengangkat handphonenya.
Untuk diketahui, sekolah itu berdiri tahun 1975. Saat ini ada 72 kelas, dengan 7 jurusan dengan jumlah siswa 2400.dji
