FKMS Koreksi Nilai Subsidi Kapal Perintis Yang Dikelola Dishub Jatim, Ada Kerugian Negara

SurabayaPos.Com - Forum Komunikasi Masyarakat Sipil (FKMS), mengoreksi besaran nilai subsidi & kebutuhan BBM Kapal Perintis yang dinilai ...

SurabayaPos.Com - Forum Komunikasi Masyarakat Sipil (FKMS), mengoreksi besaran nilai subsidi & kebutuhan BBM Kapal Perintis yang dinilai ada kejanggalan, terdapat selisih harga yang nilainya relatif fantastis.

"Data & temuan kami, ada nomor yg tidak selaras dan nilainya fantastis, mencapai Rp6,02 miliar yang raib," kata Ketua FKMS, Sutikno, Kamis (12/12/2019).

Dia menyebut harga kapal dan konsumsi BBM ada disparitas, sampai timbul selisih Rp6,02 miliar tidak diketahui kemana.

"Makin jelas program subsidi kapal perintis Pemprov Jatim banyak masalah, dari kapal yang dipakai menandakan  pemakaian BBM yang dianggarkan terlalu besar. Pernyataan Kadishub Jatim saat sosialisasi program bahwa kapal yang dipakai 5000 GT, menurut kami hanya usaha untuk menutupi mark up BBM," urainya.

Lanjut Sutikno, apabila meneliti spesifikasi teknis yg digunakan Dishub Jatim, terlihat kapal yg digunakan sekitar 1500 GT, tidak sampai 5000 GT.

"Menurut teorinya semakin tinggi GT meningkat jua konsumsi BBM, terlebih selain buat mesin induk pula buat mesin pembantu," katanya.

Dia menjelaskan, menurut penawaran PT Dharma Dwipa Utama dinyatakan bahwa harga kapal yg dipakai sebanyak Rp.3,dua miliar. Ditambahkan, harga kapal dibutuhkan sebab porto penyusutan yg sebesar lima% berdasarkan nilai pembelian kapal, ditanggung sang Pemprov Jatim. Terlebih yg dipakai asumsi merupakan kapal baru.

Kalau kita cek dipasaran, kapal menggunakan harga Rp.Tiga,2 miliar hanya bisa dapatkan kapal menggunakan GT dibawah 2000. ? Sebagai perbandingan kapal sabuk nusantara yang jadi program kemenhub menggunakan GT dibawah 2000 harga kontraknya kurang lebih Rp.4 miliar.

?Kapal 1500 GT, namun buat konsumsi BBM menggunakan standart 5000 GT hanyalah akal-akalan buat mengeruk laba pihak-pihak eksklusif. Berhubung ketua Dishub jatim sedang pada kontestasi politik maju dalam Pilkada Sumenep. Bukan nir mungkin mengalir kesana," jelas sutikno tanpa mau menyebutkan berapa nilainya.

Dugaan ini semakin bertenaga karena pelabuhan yg disandari kapal pioner poly di wilayah Kabupaten Sumenep. Terlebih selain PT Dharma Dwipa Utama, PT Sumekar yang BUMD Kabupaten Sumenep jua ikut melaksanakan program subsidi.

Sebelumnya diberitakan, kalau FKMS  mengungkapkan dari Bil of Quality( BQ) untuk paket Surabaya-Probolinggo diketahui bahwa kebutuhan BBM untuk mesin induk sebanyak 859.230 liter. Sementara mesin bantu sekitar 10% dari mesin induk.

"Sementara untuk paket lainnya masih pada pencarian, nanti bila telah bisa kita kabarkan lagi ke rekan wartawan," pungkasnya.

FKMS menemukan adanya dugaan mark Up terhadap pemakaian bahan bakar. Menurutnya, mengingat komponen BBM nilainya 70% lebih berdasarkan nilai kontrak mark up pada pekerjaan ini tentunya pula akan menciptakan biaya semakin bengkak, itu logikanya.

Masih kata Sutikno, mark up ini semakin jelas saat Fatah Yasin, Kepala Dinas Perhubungan kepada media menyatakan bahwa pelayaran perintis dilayani oleh kapal menggunakan berat 5000 GT.

"Padahal pemerintah sentra saja hanya buat penyeberangan angkutan Merak-Bakahuni saja yg mewajibkan kapal 5000 GT, itupun masih diberi toleransi 4 tahun buat migrasi. Dengan berukuran kapal lebih besar tentunya diharapkan tenaga mesin yang lebih akbar sebagai akibatnya dengan sendirinya akan memperbesar kebutuhan BBM," jelasnya.

FKMS membicarakan bahwa dugaan ini semakin jelas lantaran Dishub Jatim menggunakan perhitungan yang tidak sinkron menggunakan apa yg diatur sang peraturan Dirjen Perhubungan Laut Nomor : SK.218/AP.204/DRJD/2018 mengenai komponen penghasilan & biaya yang diperhitungkan pada kegiatan penyelenggaraan angkutan penyeberangan pioner.

Menurut peraturan ini biaya BBM dihitung dengan rumusan perhitungan anggaran sebagai berikut: (Jumlah mesin induk) X (Daya Mesin per unit) X (koefisien pemakaian BBM per PK per Jam) X (Jam layar per trip) X ( harga BBM perliter). Sementara menurut Dishub  Jatim rumusannya sebagai berikut MCR (0,85 x HP) SFOC x 24 x 10-3  x 1,05 ton/hari x WaktuTempuh x Harga BBM

Dari simulasi yang dilakukan FKMS  didapat selisih pemakaian BBM 326250 liter.

"Ini untuk mesin induk saja bila ditambah dengan mesin  bantu tentu jumlahnya lebih besar lagi, sekitar 358875 liter. Karena sudah kontrak maka diperoleh harga satuan BBM sebesar Rp. 14.210/liter. Dan harga inipun juga lebih mahal dari harga pertamina area 1 (Jawa Timur masuk area 1). Selisih sebesar Rp300 perlite," terang lelaki itu sambil menunjukkan detail perhitungan yang bikin kepala mumet.

Lanjutnya, apabila dibandingkan didapat hasil sebagai berikut, pada kontrak akumulasi porto BBM Mesin induk dan mesin bantu sebanyak Rp13.43 miliar. Hasil ini dikurangkan dengan output perhitungan berdasarkan Perdirjen Hubla sebanyak Rp. 7,41 miliar, hasilnya Rp6,02 miliar.

"Kami, (FKMS), menganggap buat paket Surabaya-Probolinggo telah terjadi kerugian negara setidaknya Rp6,02 miliar," istilah Cak Tik, panggilan akrab Sutikno.(tji)