Bahas Rumah Rehab Pecandu Narkoba, Bambang DH Tegaskan Tak Bahas Soal Pilwali dengan Khofifah
SurabayaPos.Com / Surabaya - Politisi PDIP senior yang juga anggota DPR RI Bambang DH menegaskan bahwa anugerah rekom bagi calon ketua d...
SurabayaPos.Com / Surabaya - Politisi PDIP senior yang pula anggota DPR RI Bambang DH menegaskan bahwa pemberian rekom bagi calon kepala wilayah merupakan domain wewenang menurut DPP PDIP.
Mantan wali kota Surabaya 2 periode ini menyebut bahwa PDIP memiliki mekanisme yg jelas dalam menentukan sosok yang diberi mandat rekom buat maju pada kontestasi Pilkada. Termasuk Pilwali Kota Surabaya.
"Ya, ada mekanisme yang jelas dari PDIP. Pertama, kita ada yang namanya penjaringan melalui sistem fit and proper test. Itu dilakukan pada DPC masing-masing daerah yg menyelenggarakan Pilkada," istilah Bambang DH, Selasa (31/12/2019).
Baru selesainya fit and proper tesnya selesai, maka hasilnya dibawa ke DPP buat diputuskan siapa yg paling layak buat diberi mandat rekom.
Saat ini, memang menurut PDIP belum menentukan siapa sosok yang diberikan mandat buat maju pada Pilwali Surabaya. Tetapi dia memastikan bahwa siapapun itu merupakan orang yang memang layak dan berkompeten buat memimpin Surabaya ke depan.
Santer dikabarkan bahwa PDIP telah berkonsultasi menggunakan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa buat menentukan siapa sosok yg diberi restu oleh orang nomor satu pada Jawa Timur tadi buat maju dalam Pilwali.
Tepatnya waktu Bambang DH melakukan pertemuan menggunakan Gubernur Khofifah ketika Sabtu lalu (24/12/2019) pada Gedung Negara Grahadi.
Ditegaskan Bambang bahwa rendezvous tersebut sama sekali nir membahas mengenai Pilwali Kota Surabaya. Melainkan membahas mengenai rekomendasi berdasarkan dirinya supaya pada Jawa Timur didirikan loka rehabilitasi khusus untuk pecandu narkoba.
"Tidak ada pembicaraan soal Pilwali. Sama sekali. Hanya aku sampaikan adanya kebutuhan tempat seperti rumah rehabilitasi buat pecandu narkoba. Lantaran angka penyalahgunaan narkoba pada Jawa Timur ini tertinggi angka satu di Indonesia," kata Bambang DH.
Ia sendiri belum mampu berkata siapa calon terkuat buat diberi rekom PDIP. Pasalnya seluruh calon dari kader PDIP sama sama mempunyai kans. Sebut saja Whisnu Sakti Buana, Armuji, & seterusnya. Serta tak menutup kemungkinan calon non kader.
Di sisi lain orang dekat Gubernur Jawa Timur Trisnadi jua menepis anggapan adanya pembicaraan khusus yang dilakukan Bambang DH maupun partai lain terkait Pilwali menggunakan Gubernur Khofifah.
Ia memastikan bahwa sampai waktu ini Gubernur Khofifah netral & nir memihak siapapun tokoh atau partai pada kontestasi politik Pilwali Kota Surabaya.
"Tidak ada, bunda gubernur netral, tidak berpihak pada siapapun. Beliau milik seluruh warga Jawa Timur. Jika pun terdapat yg mengklaim dukungan atau restu ibu, silahkan saja, tapi yg jelas bunda tidak pada posisi tersebut," pungkasnya.
Sebab karena terdapat beberapa bakal calon yang menjamin dan membawa-bawa nama gubernur dalam mensosialisasikan diri mereka jelang Pilwali Kota Surabaya, banyak yang mengira Gubernur Khofifah memihak dalam tokoh calon tertentu.
"Padahal tidak. Baik ke personal juga pada partai. Ibu (Gubernur Jatim) memastikan bahwa dia terdapat dalam posisi equal distance pada seluruh pihak," pungkas Trisnadi.(tji)
