Gubernur Khofifah Terima PPD 2019 dari Presiden Jokowi
Surabayapos.Com - Provinsi Jawa Timur menerima pengakuan dari pemerintah pusat atas keberhasilannya mendorong pembangunan daerah pada s...
Surabayapos.Com - Provinsi Jawa Timur mendapat pengakuan dari pemerintah pusat atas keberhasilannya mendorong pembangunan wilayah di seluruh daerahnya. Atas keberhasilannya itu, Presiden Republik Indonesia Ir. H. Jokowi menyerahkan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2019 berupa Piala dan Piagam Penghargaan dalam kategori provinsi pada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) yg digelar di Hotel Shangrila, Jakarta, Kamis (9/5/2019).
Selain Jatim, Presiden Jokowi pula menyerahkan pada Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Sumatera Selatan.
Diterimanya penghargaan tadi, lantaran Provinsi Jatim dinilai Bappenas RI bisa menyebarkan sinergitas antar sektor antar wilayah dalam tematik pengembangan tempat argopolitan/minapolitan.
Penilaian yg dilakukan terdiri dari perencanaan utama nya pada tahun 2018 & implementasinya dalam kinerja pada tahun yang sama. Pada sisi yg lain, penekanan primer berdasarkan evaluasi tadi yakni lebih kepada penemuan yg dimunculkan dan berkontribusi pada realisasi kinerja.
Gubernur Khofifah mengungkapkan, masih ada lima indikator kinerja utama yg ternilai melebihi berdasarkan sasaran yang ditetapkan pada planning kerja pembangunan daerah (RKPD) 2018. Kelima indikator tersebut antara lain, laju pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran terbuka, penurunan disparitas dan penurunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
"Capaian tersebut dievaluasi sang Tim PPD yang terdiri menurut Bapenas, Kemendagri dan tim penilai independen berdasarkan Perguruan Tinggi pengamat, sampai tokoh masyarakat sehingga Jatim dievaluasi layak mendapatkan PPD Tingkat Provinsi Tahun 2019," ungkapnya.
Dalam arahannya, Presiden RI Jokowi mengatakan, bahwa Indonesia memiliki peluang besar menjadi negara dengan ekonomi terkuat nomor lima di dunia. Bahkan, ekonomi Indonesia bisa menjadi nomor empat pada 2045. Asalkan, setiap kementerian/lembaga serta daerah memiliki kemauan untuk berbenah.
"Banyak tantangan yg harus diselesaikan & dihadapi. Jangan dipikir kita biasa-biasa saja, tanpa kerja keras lalu masuk ke 4 akbar, ke 5 akbar ekonomi terkuat," terangnya.
Presiden meminta pada wilayah, bila ingin maju dan sebagai negara nomor lima dunia wajib sanggup fokus pada pengembangan pada sektor infrastruktur.
Tugas pemerintah pusat adalah menyiapkan infrastruktur, salah satunya jalan tol. Maka, wilayah wajib segera menyesuaikan dengan membangun daerah-tempat atau jalan-jalan di daerah yg mendukung terciptanya peningkatan ekonomi di daerah.
"Saya minta gubernur, bupati/wali kota bisa mengoptimalkan infrastruktur baik jalan tol, pelabuhan, airport. Kepala wilayah pada taraf provinsi, kabupaten, dan kota segera menyambungkan menggunakan titik-titik ekonomi di loka masing-masing. Jangan pernah bermimpi kita masuk dalam negara maju atau negara terkuat angka 5 atau keempat pada global," ujarnya.
Tantangan lainnya, tegas Presiden Jokowi, yakni belum optimalnya reformasi birokrasi di negeri ini. Masih banyaknya proses perijinan menjadi kendala sulitnya investor masuk ke Indonesia. Oleh karena itu, Presiden Jokowi meminta agar sistem perizinannya harus disederhanakan.
"Jadi harus dilakukan seringkas mungkin agar investor sanggup masuk ke Indonesia," pintanya.
Presiden juga meminta agar peningkatan kualitas asal daya insan (SDM) bangsa diutamakan. Artinya, keterpaduan link and match antara SMK menggunakan perguruan tinggi wajib terus didorong, sehingga tercipta tenaga kerja yg berkualitas & terampil.
Dalam laporannya, Menteri PPN/Kepala Bappenas RI, Prof. Dr. Bambang Brodjonegoro menyampaikan, bahwa pada 5 tahun terakhir pembangunan nasional memberitahuakn kemajuan yg sangat baik.
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 yg bertemakan Peningkatan SDM buat pertumbuhan berkualitas difokuskan pada pembangunan insan & pengentasan kemiskinan, infrastruktur & pemerataan daerah, nilai tambah sektor riil industrialisasi dan kesempatan kerja.
Termasuk jua, ketahanan pangan, air, tenaga dan lingkungan hayati dan terciptanya stabilitas pertahanan & keamanan di Indonesia.Dji
