Saiful Bahri DPRD Surabaya Komisi C Gelar Jasmas Reses Tahun 2020, Empat Keluhan Ditemukan di Jl. Kunti
Surabaya - Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) Reses Tahun 2020 pada selenggarakan oleh H. Saiful Bahri, S.Ag selaku anggota DPRD Kota Sur...
Surabaya - Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) Reses Tahun 2020 di selenggarakan oleh H. Saiful Bahri, S.Ag selaku anggota DPRD Kota Surabaya Komisi C (Bidang Pembangunan). Berlokasi di Jl. Kunti no. 7, Sidotopo, Semampir, Surabaya. Sabtu, (31/1/2020).
Berangkat berdasarkan Partai Nasdem, Saiful Bahri terpilih sebagai wakil warga DPRD Kota Surabaya ingin menaruh manfaat dan menjembatani suara masyarakat.
Dalam Jasmas Reses Tahun 2020 ini Saiful Bahri menyampaikan kepada warga Jl. Kunti & sekitarnya, menjaring harapan serta keluhan berdasarkan warganya, karena selama ini dinilai daerah Sidotopo, Semampir sangat banyak kekurangan pada hal pembangunan.
"Saya ingin membicarakan kepada masyarakat wilayah Sidotopo, Semampir supaya memberikan pendapat, keluhan, serta keinginannya untuk memperbaiki & menciptakan daerahnya," ungkap H. Saiful Bahri S.Ag.
Kesempatan kali ini Saiful Bahri singgung acara kerja pada rencana DPRD Kota Surabaya.
"Kami pula sampaikan, program kerja ini yaitu bidang pembangunan & kami pula menjembatani perseteruan apapun, sebab akan kami berikan keluhan dan usulan anda pada komisi komisi di bidangnya ketika rapat DPRD Kota Surabaya," ujar Saiful Bahri.
Sementara Sulastri keliru satu masyarakat menyampaikan, "Saya ingin terdapat pembangunan jalan yaitu Paving dan penghijauan, supaya kampung kami terlihat tidak kumuh. Dan bila mampu para pedagang rongsokan yang sebagai penyebab macet di sepanjang jalan kunti agar pada tindak lanjuti. Mohon sampaikan ke Satpol PP Surabaya pak Dewan," ucapnya.
Keluhan Bantuan dana Pemberdayaan dan Lapangan Kerja (UKM)
Adiselaku warga Sombo menyampaikan keluhannya, terkait warga yang tidak bekerja, tapi memiliki keterampilan usaha. Program pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) sangat diperlukan warga dan perlu di data serta di berikan bantuan modal untuk wiraswasta.
"Saya hanya mewakili warga yang nir punya pekerjaan dan punya keahlian bisnis, namun nir punya modal. Saya harap supaya dibuat grup kerja warga . Serta diberi bantuan modal, ya misalnya acara UKM, agar masyarakat disini tidak menganggur dan terhindar menurut perbuatan negatif, Program pemberdayaan masyarakat waktu ini lebih dibutuhkan warga pak," ucap Adi.
Kasus Tanah Surat Hijau & PLN
Dalam kasus tanah pada singgung sang masyarakat Moch. Nur yg jua selaku wakil RW 08 digul, terkait surat hijau & juga pengenalan mengenai pemasangan kabel listrik PLN, lantaran poly nya rakyat nir memahami tata cara & prosedur pemasangan colokan dan berukuran kabel listrik di rumahnya, Sehingga menjadi salah satu penyebab kebakaran.
"Saya tanya perkara surat tanah hijau agar bisa diberikan kemudahan & prioritas buat mengurus sebagai Sertifikat & pengenalan kabel & colokan listrik, agar pada berikan pemahaman sang pln, agar rakyat berhati hati. Lantaran bisa mencegah terjadinya penyebab kebakaran, dan satu lagi pak, apabila ingin membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB) kami ini pada takut takuti oleh pihak terkait, sebab mau di bongkar," katanya.
Kasus Dana PKH Dinsos Salah Sasaran, Perlu di penilaian
Dian Anwari selaku warga juga menanyakan program Pembinaan Keluarga Harapan (PKH) dari Dinas Sosial (Dinsos) terkait banyaknya data yang salah saat di input oleh para RT, namun tidak bisa di revisi dan saat pembagiannya pun menjadi tidak tepat sasaran.
"Saya tanya mengenai PKH yg tidak tepat target, karena data rakyat yang di input sang RT banyak yg salah , tapi anehnya kok gak mampu pada revisi atau diganti nama nama warga yg sanggup itu. Itukan kentara kesalahan, bisa jadi RT nya hanya mendata para keluarganya saja, kalau tidak bisa di revisi kan kasihan masyarakat miskin yg benar betul membutuhkan, data dari RT itu perlu adanya penilaian lagi," keluhnya.
Tanggapan DPRD Kota Surabaya Komisi C
Di akhir acara anggota DPRD Kota Surabaya H. Saiful Bahri S.Ag menambahkan, "Semua kami tampung dan akan kami bahas saat kedap sempurna DPRD Kota Surabaya, kita akan koordinasi kepada pihak pihak terkait. Untuk surat tanah hijau pihak pemerintah kota (Pemerintah Kota) Surabaya telah seringkali kami tegur, akan tetapi jikalau perkara surat hijau mereka itu sebab macam macam, namun akan kami ulas lagi dan ini adalah PR saya. Pokoknya usulan usulan anda kami ajukan dan kami perjuangkan terus bersama komisi komisi dibidangnya di DPRD Kota Surabaya," tutupnya.
