Dampak Corona: Presiden Perintahkan Bank dan Leasing Wajib Tunda Tagihan Pada Debitur Selama 1 Tahun
Jakarta - Presiden Joko Widodo sudah melakukan hegemoni kepada lembaga perbankan dan nonperbankan lewat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menahan tagihan kredit pada debitur selama satu tahun. Dia mengatakan, penundaan itu dikhususkan kepada mereka yg punya nilai kredit pada bawah Rp 10 miliar.
Jakarta - Presiden Joko Widodo sudah melakukan intervensi kepada lembaga perbankan dan nonperbankan lewat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menunda tagihan kredit kepada debitur selama satu tahun. Dia mengatakan, penundaan itu dikhususkan kepada mereka yang punya nilai kredit di bawah Rp 10 miliar.
"OJK akan memberikan kelonggaran, relaksasi kredit bagi bisnis mikro, bisnis mini , untuk nilai kredit di bawah Rp 10 miliar. Baik kredit atau leasing yang diberikan oleh perbankan maupun industri keuangan nonbank. Akan diberikan penundaan cicilan hingga satu tahun & penurunan bunga, hal ini wajib mengingat kita semua lagi penekanan buat mencegah wabah covid-19, rakyat tidak mampu mencari nafkah apalagi bayar cicilan," istilah Jokowi waktu menaruh arahan kepada para gubernur lewat telekonferensi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (24/tiga).
Jokowi mengaku banyak mendengar keluhan berdasarkan pengusaha mini , pekerja transportasi seperti ojek, sopir hingga nelayan yg punya kasus kredit kendaraannya di tengah pandemi virus Corona. Jokowi meminta mereka tidak khawatir lantaran pembayaran bunga & angsuran diberikan kelonggaran selama setahun.
"Beberapa skenario juga sudah kita hitung, kita kalkulasi tentang prediksi menurut Covid-19 di negara kita, Indonesia April seperti apa, Mei misalnya apa, skenario buruk misalnya apa, skenario sedang misalnya apa, skenario ringan seperti apa? Dan aku kira kita ingin berada pada skenario yg ringan, aku harapkan seluruh bank atau leasing patuh. Lantaran ini merupakan kepentingan masyarakat supaya nir beraktifitas dan membisu di rumah buat memutus mata rantai covid-19," kata Jokowi.
Mantan gubernur DKI Jakarta ini juga telah menghitung penurunan daya tahan ekonomi dari provinsi. Dia mencontohkan skenario sedang yang akan terjadi pada daerah-daerah menggunakan daya tumbuh ekonomi menurut perburuhan.
"Kalau skenarionya sedang yang terparah nanti akan berada di Nusa Tenggara Barat. Itu akan ada penurunan pendapatan sekitar 25 %. Lantaran hitungan kita kita sanggup bertahan Juni-September," kata Jokowi.
Lalu buat daerah yang paling poly petani & nelayan, jika skenarionya sedang, yg terparah adalah Kalimantan Barat. Jokowi memprediksi akan terdapat penurunan pendapatan hingga 34 persen dengan daya tahan Oktober hingga November.
"Kemudian pedagang mikro, pedangang mini , kalau skenarionya sedang yang berat merupakan pada Kalimantan Utara menggunakan penurunan pendapatan sampai 36 persen. Dan kemampuan bertahan di Agustus sampai Oktober," istilah dia.
Untuk sopir angkot dan ojek yg paling berat terjadi di Sumatera Utara menggunakan penurunan pendapatan mencapai 44 %.
Jokowi memerintahkan jajarannya buat mengalkulasikan angka-nomor tersebut agar pemerintah menyiapkan stimulan ekonomi yg tepat. Data itu, istilah Jokowi, jua sanggup digunakan sang pemerintah wilayah pada mengambil kebijakan.
"Sudah aku sampaikan refocusing & realokasi dari anggaran yang terdapat. Kalau kita bekerja secara lebih jelasnya, pada lapangan jua kita ikuti saya meyakini kini ini masyarakat telah mulai beranjak, provinsi-provinsi juga saya lihat telah melakukan & bekerja secara baik. Baik dalam dalam melakukan semprotan disinfektan, kemudian menyosialisasikan menjaga jarak yang aman, saya meyakini skenario paling ringan yang akan muncul," pungkas Jokowi. (agg/jpnn)
