Pakde Karwo: Jatim Harus Aman dan Demokratis dalam Pemilu 2019
Surabaya - Gubernur Jawa Timur, Soekarwo menegaskan bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) yakni Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemi...
Surabaya - Gubernur Jawa Timur, Soekarwo menegaskan bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) yakni Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) di Provinsi Jatim pada 17 April mendatang harus berjalan aman dan demokratis.
Komitmen ini ditegaskannya bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah/Forkopimda yang terdiri dari Pangdam V Brawijaya, Kapolda Jatim dan Ketua DPRD Jatim di hadapan sekitar 2.400 orang mulai dari Bupati/Walikota, Dandim, Kapolres, Ketua KPU, Bawaslu, Camat, Danramil dan Kapolsek se-Jatim saat memimpin Rapat Koordinasi/Rakor Ketertiban dan Keamanan di Wilayah Provinsi Jatim Tahun 2019 di Convention Hall Grand City Surabaya, Senin (4/2/2019).
Pakde Karwo, meyakini, situasi politik dan keamanan di Jatim aman dan kondusif, apalagi didukung dengan sinergi kuat TNI dan Polri. Tidak hanya itu, situasi kondusif ini juga didukung mulai dari tingkat kecamatan yakni Camat, Kapolsek dan Danramil hingga sinergi tiga pilar plus di tingkat pedesaan yakni Kepala Desa, Babinsa dan Babinkamtibmas ditambah dengan tokoh agama (toga) dan tokoh masyarakat (tomas).
"Silaturahmi adalah solusi komunikasi terbaik melalui musyawarah mufakat. Sehingga tiga pilar termasuk camat, kapolsek dan danramil adalah kata kunci kesejahteraan mulai di tingkat bawah," katanya.
Di tingkat provinsi, lanjutnya, Forkopimda Jatim rutin melakukan pendekatan kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat. Untuk itu, ia berharap agar pendekatan ini juga dilakukan oleh camat beserta kapolsek dan danramil, termasuk mendengarkan suara rakyat. Bila suara masyarakat kecil ini didengar, maka nilai keadilan akan tumbuh dengan baik.
"Saya usul masalah yang ada di desa berhenti di kecamatan, jangan dinaikkan ke kabupaten atau provinsi. Agar isu politik tidak menjadi besar, serta bisa melokalisir kasus-kasus yang ada agar tidak menjadi besar," katanya.
Tidak hanya itu, menurutnya hubungan aspek politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan ketertiban dalam pembangunan saling berkorelasi positif dan saling mempengaruhi. Korelasi aspek-aspek ini sangat penting untuk membuat situasi di Jatim sangat kondusif, termasuk di bidang budaya dan religi yang berjalan berdampingan saling mendukung dan menguntungkan.
Lebih lanjut disampaikannya, angka partisipasi pemilih Jatim dalam pelaksanaan pemilihan legislatif tahun 2014 lalu sebanyak 74,76 persen dan pilpres 2014 sebanyak 72,4 persen. Sedangkan dalam pilgub tahun 2018 lalu, angka partisipasi pemilih di Jatim berjumlah 66,92 persen.
"Mari kita berkomitmen tahun ini angka partisipasi di Jatim ini bisa meningkat menjadi 80 persen. Dan semoga yang terpilih betul-betul mewakili masyarakat yang memilih," katanya.
Di akhir, Pakde Karwo menegaskan bahwa forum seperti ini sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Forkopimda menjadi basis untuk menyukseskan jalannya Pemilu. Sehingga bila bupati/walikota berhalangan hadir dalam forum ini, maka tugas wakil bupati/wakil walikota untuk mewakili, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kepada kab/kota yang kepala daerahnya tidak hadir dalam forum ini, Pakde Karwo meminta untuk menyelenggarakan pertemuan seperti ini di tingkat kab/kota sebagai upaya konsolidasi bersama dengan kapolres dan dandim. Beberapa kab/kota tersebut yakni Kota Surabaya, Kab. Trenggalek, Kab. Ponorogo, Kota Blitar, Kab. Situbondo, Kab. Tuban dan Kab. Sumenep.
"Ini pertemuan penting, janji saat pelantikan adalah tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, jadi harus disiplin. Pertemuan ini sangat serius jadi kita hormati kelembagaan ini," katanya.
Sementara itu, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Mayjen TNI (Purn) Soedarmo mengapresiasi pelaksanaan rakor ini yang menurutnya pertama di Indonesia. Selain itu, masalah keamanan di Jatim tidak perlu diragukan lagi. Untuk itu, pelaksanaan rakor ini menjadi bagian dari proses menuju pemilu yang aman, damai, bermartabat dan berkualitas.
"Ini bisa terwujud bila ada komitmen bersama mulai dari stakeholder sampai dengan masyarakat dan ini terlihat hari ini dimana semua berkumpul disini. Saya yakin dan percaya pada 17 April nanti pelaksanaan pemilu di Jatim bisa berjalan sukses, aman dan damai," katanya.
Menurutnya, pelaksanaan pemilu bukan hanya tugas dan tanggung jawab penyelenggara seperti KPU dan Bawaslu, tapi juga tugas kita bersama. Dimana keberhasilan pemilu akan membawa harkat martabat Bangsa Indonesia bukan hanya di tingkat nasional tapi juga internasional.
"Semua harus memahami tupoksi masing-masing serta memahami regulasinya yakni UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Kami berharap penyelenggaraannya bisa berjalan sukses, dan yang terpilih memiliki kualitas dan integritas," katanya.
TNI/Polri Siap Bersinergi
Pada kesempatan yang sama, Pangdam V Brawijaya, Mayjen TNI R. Wisnoe Prasetija Boedi menegaskan bahwa jajaran TNI dan Polri siap bersinergi bersama untuk mendukung terwujudnya pemilu tahun 2019 yang aman dan damai di Jatim.
Menurutnya, Kodam V Brawijaya siap membantu Polda Jatim melaksanakan pengamanan pemilu 2019 dengan perkuatan BKO sebanyak 2/3 dari kekuatan personel Polda Jatim yang dilibatkan dalam Operasi Mantap Praja Semeru sejak tahap persiapan sampai dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Jatim.
"Jumlah 2/3 ini hanya tertulisnya, tapi kami siap mengerahkan seluruh personil TNI di Jatim untuk membantu pengamanan pemilu," katanya.
Tidak hanya soal pengamanan, lanjutnya, TNI juga bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Menurutnya hal ini sesuai arahan Panglima TNI terkait netralitas TNI, diantaranya tidak memberikan bantuan dalam bentuk apapun terhadap salah satu pasangan calon, tidak dilibatkan dalam rangkaian/kegiatan pilpres dan pileg dalam bentuk apapun di luar tugas dan fungsi TNI, serta prajurit TNI tidak memiliki hak memilih baik dalam pilpres maupun pileg.
Sementara, Kapolda Jatim, Irjen Pol. Drs. Luki Hermawan, M.Si mengatakan TNI/Polri di Jatim mampu bersinergi bersama membantu percepatan pembangunan melalui pengelolaan kamtibmas. TNI/Polri sering melaksanakan patroli bersama mulai dari provinsi sampai kabupaten kota, serta melakukan apel bersama dan forum komunikasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat melalui kegiatan cangkrukan.
Kapolda menekankan sinergitas antar unsur tiga pilar di semua lini sampai ke tingkat desa dalam menyikapi dinamika dan tantangan global yang semakin kompleks, apalagi saat ini kita memasuki era kemajuan teknologi dan komunikasi.
“Waspadai bahaya berita palsu atau hoax yang beredar, bila tidak dinetralisir berita ini akan dipercaya masyarakat sebagai berita benar," katanya.
Terkait pelaksanaan pemilu, Kapolda meminta jajarannya untuk menjaga netralitas agar pemilu berjalan dengan baik lancar. Selain itu, meminta jajarannya untuk memetakan daerah rawan yang berpotensi terjadinya konflik. Serta mengedepankan langkah persuasif dengan melibatkan masyarakat untuk menjadi cooling system di wilayah masing-masing.
"Mari kita jadikan rakor ini sebagai konsekuensi untuk menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban dalam penyelenggaraan pileg dan pilpres tahun 2019 di wilayah Jatim," pungkasnya.Tji
