Ini Tanggapan Kader Pemuda Pancasila Se Madura Raya Terhadap Gerakan "People Power"
Surabayapos.com - Menanggapi tentang people power yang didengungkan oleh beberapa pihak yang menggema dari penjuru negeri ini, maka Peng...
Surabayapos.com - Menanggapi tentang people power yang didengungkan oleh beberapa pihak yang menggema dari penjuru negeri ini, maka Pengurus dan Kader Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila (PP) se Kabupaten dan Kota di Jawa Timur, menolak segala bentuk gerakan inkonstitusional yang mendelegitimasi Pemilu 2019.
Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Bangkalan
Gerakan "people power" atau pengerahan kekuatan massa sangat berbahaya bagi kepentingan bangsa & negara, kata Ketua Majelis Pimpinan Cabang pemuda Pancasila Kabupaten Bangkalan Madura, Saleh Farhat.
?Saya menginstruksikan pada seluruh kader Pemuda Pancasila Kabupaten Bangkalan Madura & warga bangkalan, supaya jangan hingga terprovokasi dengan gerakan "people powerdanquot;. Kader Pemuda Pancasila dan Masyarakat wajib bahu-membahu mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI, jangan sampai terpecah karena 'people power'," ucapnya.
Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Sampang
"Penolakan 'people power' banyak mudaratnya terhadap kehidupan masyarakat," kata Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Sampang, H. Muhammad Wasik, saat dihubungi wartawan.
Wasik menegaskan kepada seluruh Kader Pemuda Pancasila Kabupaten Sampang untuk bersama- sama dengan masyarakat Sampang Madura yang dikenal sebagai masyarakat religi, agar tidak mudah terprovokasi dengan gerakan "people power", karena gerakan tersebut (people power, red) adalah gerakan dari penolakan hasil Pemilu 2019 yang akan diumumkan KPU pada 22 Mei, "people power" adalah gerakan yang tidak bermanfaat , justru memperpecah belah bangsa. Ingat NKRI harga mati, tegasnya.
Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Pamekasan
Kader Pemuda Pancasila Kabupaten Pamekasan, Madura sepakat menolak gerakan people power yg disampaikan pendukung pasangan calon Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, lantaran hal itu dievaluasi bertentangan menggunakan ketentuan perundang-undangan dan asas demokrasi Pancasila.
"Terkait menggunakan planning gerakan people power saya selaku Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Pamekasan, madura serta seluruh kader pemuda pancasila menyatakan menolak tegas & nir putusan bulat menggunakan planning itu, lantaran selain rentan terjadi perpecahan, cara-cara ini jua buruk," istilah Ketua MPC. Pemuda Pancasila Pamekasan, Madura, Hartono.
Hartono menambahkan Pemuda Pancasila siap membantu aparat keamanan mewujudkan situasi aman pasca Pilpres 2019. Gerakan inkonstitusional misalnya People Power, tidak boleh dibiarkan karena hal ini bisa mengancam perpecahan bangsa.
?Kami berharap aparat keamanan menindak tegas siapapun yg mencoba mengacaukan situasi kondusif di daerah Kabupaten Pamekasan,? Ucap Hartono.
Pemuda Pancasila Kabupaten Pamekasan menghimbau pihak-pihak yg ingin mendelegitimasi penyelenggara pemilu supaya menunda diri dan menggunakan cara-cara konstitusional dalam membicarakan aspirasinya.
?Aparat wajib tegas. Aksi-aksi turun ke jalan yg bertujuan mendelegitimasi KPU RI & Bawaslu RI, atau aksi people power yang diserukan oleh pihak yg nir bertanggung jawab dan ingin Indonesia terpecah belah tidak boleh dibiarkan,? Tegas Hartono.
Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Sumenep
"Soal adanya people power itu, Pemuda Pancasila Kabupaten Sumenep menolak dengan tegas. Kami mengajak masyarakat agar tidak ikut-ikutan people power, karena akan berdampak menimbulkan banyak korban, baik korban jiwa, masyarakat, perekonomian dan sebagainya, mari saling menghormati, dan menghindari people power," terang Nik Homaidi, Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Sumenep.
Nik menegaskan, bahwa, people power adalah bagian dari makar. "Kalau niatnya menggulingkan pemerintahan yang sah tentu tidak dibenarkan dalam hukum. Masyarakat harus bahu-membahu mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI, jangan sampai terpecah karena 'people power'," tegasnya.(red)
