Raih Wilayah Bebas Korupsi, Gubernur Khofifah Dapat Anugerah Pemimpin Perubahan oleh KemenPAN RB
SurabayaPos.Com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meraih penghargaan menjadi Pemimpin Perubahan dari Kementerian Pendayagunaa...
SurabayaPos.Com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meraih penghargaan menjadi Pemimpin Perubahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Publik (KemenPAN RB).
Gubernur Khofifah mendapat penghargaan tersebut bersama 13 pimpinan kementerian/lembaga/Pemerintah Daerah pada Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (10/12). Penghargaan diserahkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin didampingi MenPAN RB, Tjahjo Kumolo.
Khofifah dievaluasi mempunyai komitmen besar dalam melakukan perubahan untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih , baik & transparan & berhasil menciptakan zona integritas secara massif sehingga menerima predikat Wilayah Bebas menurut Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) untuk enam unit layanan yg sekaligus merupakan pemprov penerima penghargaan terbanyak menurut seluruh pemerintah provinsi di Indonesia.
WBK/WBBM merupakan predikat yang diberikan kepada unit-unit kerja pelayanan yang pimpinan dan jajarannya memiliki komitmen bertenaga untuk memberantas korupsi serta peningkatan pelayanan melalui reformasi birokrasi.
Tahun 2019, Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk pertama kalinya meraih penghargaan daerah bebas korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Republik Indonesia.
Sedikitnya enam unit kerja Pemprov Jatim berhak menyandang predikat WBK yakni masing-masing UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jombang Badan Pendapatan Daerah Prov. Jatim, UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang & Lembaga Tembakau Jember Disperindag Prov. Jatim, UPT Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan Prov. Jatim. Selanjutnya, UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Disnakertrans Prov. Jatim, RSU Haji Surabaya, dan RSU Jiwa Menur Surabaya.
"Penghargaan ini adalah butir dari komitmen Pemprov Jatim menciptakan rapikan kelola pemerintahan yang Cepat-Efektif-Efisien-Tanggap-Transparan-Akuntable-Responsive (CETTAR). Saya ucapkan terimakasih pada unit kerja yang berhasil meraih predikat WBK, semoga ini bisa memotivasi & diikuti sang unit kerja lainnya. Semoga rakyat Jawa Timur makin gampang mengakses aneka macam layanan publik," tutur Khofifah di Jakarta.
Menurut Khofifah, penghargaan WBK ini merupakan pencapaian yang monumental selesainya sekitar 21 tahun reformasi. Khofifah mengatakan, Oktober lalu Laporan Keuangan Pemprov Jatim pula mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Raihan WBK ini berseiring dengan status WTP tersebut. Setelah ini Pemprov Jatim menargetkan predikat sebagai daerah birokrasi higienis melayani (WBBM)," ujarnya.
Khofifah memberitahuakn, nantinya enam unit kerja yang meraih WBK tadi akan dijadikan contoh atau role model bagi instansi lainnya di lingkungan Pemprov Jatim. Ia berharap sesudah ini semua unit kerja Pemprov Jatim menumbuhkan suasana kompetisi buat berkecimpung menuju perubahan dan perbaikan menuju birokrasi yang lebih baik, lebih bersih, lebih cepat dan lebih berkualitas berdasarkan sisi pelayanan.
Meski diakuinya, bahwa buat meraih predikat penghargaan di bidang ini tidaklah mudah. Oleh karena itu, lanjutnya, diperlukan manajemen dan kemauan buat melakukan perubahan supaya dapat menaikkan kualitas pelayanan publik dan pemerintah yg bersih dan bebas Korupsi Kolusi & Nepotisme (KKN).
"Dalam implementasi WBK, dibutuhkan komitmen berdasarkan semua pihak mulai ketua daerah beserta seluruh jajarannya. Yang ditunjang menggunakan manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan supervisi, dan penguatan akuntabilitas kinerja," paparnya.
Khofifah konfiden melalui penanaman nilai & budaya kerja yg positif kepada aparatur pada lingkungan Pemprov Jatim, akan sanggup menciptakan rapikan kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) sebagai akibatnya kesejahteraan dapat dirasakan semua warga Jawa Timur.(tji)
