Di Bandara, Gubernur Khofifah Pimpin Rapat Tanggap Bencana
SurabayaPos.Com / Sidoarjo - Sesaat sesudah mendarat pukul 08.40 WIB, pada Bandara Internasional Juanda pada Sidoarjo, Gubernur Khofifah Indar ...
SurabayaPos.Com / Sidoarjo - Sesaat sesudah mendarat pukul 08.40 WIB, di Bandara Internasional Juanda pada Sidoarjo, Gubernur Khofifah Indar Parawansa eksklusif memimpin rapat internal terbatas bersama sejumlah OPD di Pemprov Jatim, Rabu (8/1/2020).
Gubernur Khofifah didampingi Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak kemudian masuk ke ruangan memimpin rapat tanggap bala di Jatim dengan organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi vertikal terkait pada VIP Room Juanda.
Di kedap internal, Khofifah meminta agar penanganan bala dilakukan antisipasi secara komprehensif. Dibutuhkan penanganan cepat dan langsung respon secara beserta-sama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota, & instansi terkait.
Salah satu langkah yang perlu dilakukan merupakan memperkuat konektivitas antar OPD agar respon dan tanggap bisa lebih cepat buat menangani bencana.
"Ini pula bisa sebagai implementasi early warning system. Kita harus melakukan sesuatu yg berfokus. Agar respon cepat menangani bala, konektivitas harus mampu mengkoneksikan menggunakan OPD terkait," ujar Khofifah.
Untuk solusi penanganan banjir, lanjut Khofifah, salah satunya akan dilakukan memasang sumur biopori pada masing-masing rumah. Dengan menciptakan lubang resapan biopori, bisa membantu air buat segera masuk atau meresap ke dalam tanah.
Pemasangan sumur biopori akan diberlakukan ketika mengurus IMB & diperlukan keberadaannya sesuai menggunakan proporsional huma rumah.
"Sebab, setiap tempat tinggal seharusnya memiliki biopori," ucapnya.
Mantan Mensos RI di era Presiden Jokowi itu juga menegaskan perlunya terdapat pengawasan & ketegasan terhadap penambangan pasir ilegal atau liar. Sebab penambangan pasir ilegal bisa berdampak dalam lingkungan sekitar. Contohnya, penambangan pasir di Plumbang sangat dekat dengan tanggul yang jebol.
Sementara, Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak meminta kepada OPD supaya lebih memperhatikan anggaran early warning system & action plan pada penanganan bala yang diberlakukan di Jatim.
Selain itu juga perlu terdapat penanganan yg tegas terhadap penambangan pasir ilegal. Penambangan ilegal terdapat pemetaan titik-titik yg jelas.
"Jadi konsepnya nir hanya menutup namun harus ada pembenahan," istilah Emil.
Dan, terlihat hadir pada rapat tersebut Gubernur & Wagub Jatim, Sekda Provinsi Jatim, Kepala OPD, dan Instansi Vertikal dari Kementerian PUPR.(tji)
