Mathur Husyairi Minta Pemprov Jatim Buka Informasi Soal Penyaluran Hibah dan Bansos, Seiring Pencanangan WBK
SurabayaPos.Com - Mathur Husyairi anggota DPRD Jawa Timur berdasarkan wilayah pemilihan Madura, mengaku sepakat & mendukung acara yg dicanang...
SurabayaPos.Com - Mathur Husyairi anggota DPRD Jawa Timur berdasarkan daerah pemilihan Madura, mengaku setuju & mendukung acara yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Jatim, untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Seperti yang disampaikan oleh Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa kepada wartawan pada Gedung Negara Grahadi, kemarin.
Mathur menyebut, untuk mewujudkannya Pemprov Jatim wajib selalu terbuka terhadap acara-acara yg dilakukan utamanya yang menyangkut program donasi keuangan yang berhubungan dengan masyarakat, soal Bantuan Sosial (Bansos) dan Hibah. Masyarakat wajib mampu mengakses keterangan, sinkron dengan undang-undang adanya jaminan keterbukaan liputan publik.
"Saya sangat mendukung semangat Pemprov Jatim buat mewujudkan WBK. Namun sejumlah hal harus diperhatikan, terpenting soal bantuan sosial," kata Mathur di DPRD Jatim, Rabu (2/10/2019).
Dia menyebut, minimal terdapat tiga hal yg perlu diperhatikan & dilakukan oleh Pemprov Jatim.
Pertama, membuka APBD jika perlu DPA SKPD ke publik melalui website masing-masing OPD.
Kedua, mengumumkan penerima bantuan gratis dan donasi sosial (Bansos) melalui website di masing-masing OPD.
Ketiga, tindaklanjuti & sikapi LHP BPK tiap tahun secara proporsional oleh DPRD.
"Karena selama ini OPD sangat tertutup menggunakan berita atau yang berkaitan menggunakan data publik. Entah lantaran mentalnya atau karena memang nir paham menggunakan UU No 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik," tegasnya.
Sebelumnya, Gubernur Jatim Khofifah menegaskan Pemprov Jatim tengah mempersiapkan diri menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Itu sehabis Laporan Keuangan Pemprov Jatim menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Dan, pihaknya telah mengungkapkan hal itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk harapan mengakibatkan Provinsi Jatim menjadi galat satu percontohan daerah WBK.
"Kita pula mengeluarkan regulasi internal pada Pemprov Jatim buat menyiapkan WBK, daerah bebas korupsi," kata Khofifah.(tji)
